Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama merumuskan lima rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang digelar pada 12–14 November 2025 di Jakarta.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan bahwa rumusan tersebut menjadi arah kebijakan penting dalam memperkuat layanan keagamaan dan mencegah potensi konflik.
Advertisement
“Rekomendasi ini merupakan peta jalan penting untuk menciptakan layanan keagamaan yang lebih responsif dan secara preventif mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Arsad meminta seluruh peserta workshop meneruskan rekomendasi tersebut hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
"Kami minta masing-masing Kepala Bidang bisa dilanjutkan oleh para Kepala Seksi (Kasi) dan diteruskan lagi di tingkat paling bawah, yaitu para penyuluh dan penghulu, agar mereka dapat membantu merealisasikan target-target indikator program di Direktorat Urusan Agama Islam,” jelasnya.
Lima rekomendasi utama yang dihasilkan dalam forum tersebut meliputi penguatan regulasi melalui pembaruan aturan di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. termasuk regulasi kemasjidan agar lebih selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keagamaan terkini.
Kemenag juga mendorong peningkatan kapasitas SDM dengan memperkuat kompetensi para pelaksana layanan keagamaan, baik dari sisi pemahaman regulasi, keterampilan teknis, maupun penguasaan jejaring kelembagaan Islam.
Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi Antarlembaga
Selain itu, forum merekomendasikan optimalisasi sinergi layanan dengan memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah serta memberdayakan filantropi keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan amal lainnya secara lebih terstruktur.
Upaya pencegahan konflik juga didorong melalui penguatan dialog keagamaan, yakni dengan memperluas ruang pertemuan dan diskusi di lingkungan organisasi keagamaan Islam untuk meredam potensi perbedaan pandangan yang dapat memicu ketegangan.
Terakhir, forum menekankan pentingnya diseminasi hasil riset terkait Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagai dasar faktual dalam penyusunan kebijakan layanan keagamaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak.
Forum tersebut dihadiri jajaran pimpinan yang terlibat dalam implementasi kebijakan di daerah, mulai dari para Kasubdit Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten/Kota, hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam.