Liputan6.com, Jakarta - Rendahnya literasi keuangan dan maraknya penipuan digital menjadi ancaman nyata bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Banyak dari mereka kehilangan uang hasil kerja keras atau bahkan terseret masalah hukum akibat penyalahgunaan data pribadi.
Menjawab persoalan ini, pemerintah bersama regulator keuangan meluncurkan inisiatif baru guna memperkuat kesadaran finansial para pekerja migran dan keluarganya.
Advertisement
Peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga, di Jakarta pada Senin (10/11/2025), menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja migran. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa peluncuran buku saku ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap PMI.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah,” ujarnya dikutip Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, peluncuran buku ini didasari oleh banyaknya kasus penipuan yang menjerat PMI di luar negeri. Identitas dan akses rekening mereka kerap digunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti menipu, judi online, hingga pinjaman fiktif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak pekerja migran harus berhadapan dengan hukum di negara tempat mereka bekerja.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Fridericia Widyasari Dewi, menambahkan bahwa rendahnya literasi keuangan membuat PMI rentan menjadi sasaran pelaku penipuan.
“Orang itu namanya scammer-scammer ya, Mas Mbak semua, melihat PMI itu udah pikirannya uangnya banyak, itu mangsa yang empuk untuk dilakukan scam,” ungkapnya.
Literasi Keuangan Lindungi Diri dari Kejahatan Finansial
Berdasarkan berbagai kasus tersebut, Mukhtarudin menegaskan pentingnya menjaga data pribadi dan akses rekening agar tidak disalahgunakan. Sependapat, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Anton Daryono, turut mengingatkan agar pekerja migran senantiasa melindungi data pribadi mereka, terutama di media sosial.
“Simpan dan lindungi data pribadi, jadi tolong agak bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
Imbauan serupa juga disampaikan oleh Frederecia. Ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam berbagi data pribadi dan peringatkan agar pekerja migran tidak mudah meminjamkan data pribadi mereka.
“Tadi Pak Anto sudah sampaikan, yang paling berharga dari kita adalah data identitas kita. Jangan pernah dipinjamkan. Itu sama kayak pinjemin nyawa kita, jangan mau ya Mas Mbak ya,” tegasnya.
Ia menuturkan, sebagian besar kasus bermula dari rasa percaya yang disalahgunakan. Banyak PMI yang tanpa sadar meminjamkan identitasnya hingga akhirnya terseret kasus utang dan penipuan yang tidak mereka lakukan. Karena itu, literasi keuangan dianggap bukan sekadar bekal ekonomi, tetapi juga bentuk perlindungan diri dari kejahatan finansial.
PMI Didorong Kelola Uang Lebih Produktif
Selain sebagai panduan perlindungan dari penipuan digital, buku saku tersebut juga dirancang sebagai panduan sederhana bagi pekerja migran dalam mengelola pendapatan dengan bijak dan aman.
Menteri Mukhtarudin mengatakan, sebagian besar PMI belum memiliki kebiasaan menabung atau berinvestasi produktif.
“Sekarang kalau dilihat dari gaji mereka itu 70% masih digunakan untuk konsumtif,” ungkapnya.
Pemerintah berharap, dengan adanya edukasi finansial, para pekerja dapat mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk hal-hal yang lebih berkelanjutan seperti tabungan, investasi, atau modal usaha setelah kembali ke tanah air.
Ubah Cara Pandang
Sementara itu, Fridericia menjelaskan bahwa edukasi yang diberikan juga mencakup perencanaan keuangan sederhana.
“Intinya kita ngajarin mereka, pertama ngelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga, keluarga juga diajarin jangan konsumtif,” terangnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan ini juga mengenalkan berbagai pilihan instrumen legal yang bisa diakses PMI, mulai dari pembelian emas di Pegadaian, investasi saham melalui Bursa Efek Indonesia, hingga kredit keluarga dari perbankan nasional.
Edukasi ini diharapkan mampu mengubah cara pandang pekerja migran terhadap uang, dari sekadar alat konsumsi menjadi sarana membangun masa depan keluarga.