Liputan6.com, Jakarta - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara. Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D, mengungkapkan bahwa kerugian akibat penyakit ini mencapai Rp 15 triliun per tahun, jika memperhitungkan biaya perawatan dan hilangnya produktivitas masyarakat.
"Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perawatan pasien DBD diperkirakan mencapai Rp3 triliun per tahun. Namun, jika dihitung bersama dampak kehilangan produktivitas, nilainya bisa mencapai Rp15 triliun," ujar Dante dalam diskusi media Policy Dialogue on Dengue: Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030 pada Rabu, 5 November 2025.
Advertisement
Menurutnya, angka ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memandang DBD bukan sekadar masalah medis, melainkan persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. "Dengue bukan hanya urusan dokter atau pasien, tapi persoalan kita bersama," ujarnya.
Produktivitas Menurun Bikin Ekonomi Tertekan
Setiap tahun, Indonesia mencatat ratusan ribu kasus demam berdarah dengue. Hingga 2024, terdapat lebih dari 257 ribu kasus, dengan data BPJS Kesehatan menunjukkan sekitar 1 juta pasien dirawat akibat penyakit ini.
Tragisnya, kata Dante, setiap dua menit ada satu pasien DBD yang dirawat di rumah sakit. "Satu gigitan nyamuk saja cukup membuat seseorang harus dirawat. Hingga tahun 2025, sudah ada sekitar 500 kematian akibat dengue," ujarnya.
Tingginya jumlah pasien menyebabkan produktivitas masyarakat menurun signifikan. Banyak pekerja yang harus cuti panjang, sementara biaya kesehatan meningkat.
Kondisi ini membuat DBD turut menyumbang sekitar 0,71 persen dari total Disability Adjusted Life Years (DALY) di Indonesia. Indikator yang menggambarkan hilangnya tahun kehidupan produktif akibat penyakit.
Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Nol Kematian DBD 2030
Dante menilai bahwa perlawanan terhadap dengue tak akan efektif jika hanya dilakukan dari sisi medis. Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
"Kalau dengue dikupas hanya dalam isu medis, maka tidak akan selesai. Harus dilihat juga dari aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan," tambahnya.
Dia pun mengapresiasi langkah Forum Denpasar 12 dan koalisi Kobar yang berupaya membangun budaya masyarakat sadar dengue. Menurutnya, forum dialog seperti ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kebijakan yang ilmiah, aplikatif, dan berkeadilan sosial.
Indonesia telah menargetkan nol kematian akibat DBD pada tahun 2030. Untuk mewujudkannya, kata Dante, dibutuhkan komitmen kuat, data yang terintegrasi, serta kolaborasi berkelanjutan.
Dia, menegaskan, masa depan tanpa ancaman demam berdarah bisa tercapai jika masyarakat bersama pemerintah menumbuhkan kesadaran kolektif dalam pencegahan.
"Dengan kolaborasi dan kesadaran masyarakat, kita bisa menjadikan dengue hanya penyakit biasa, tanpa kematian," pungkasnya.