Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Sabtu (1/11/2025) mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk mulai merencanakan kemungkinan aksi militer di Nigeria, seiring dengan meningkatnya tuduhannya bahwa pemerintah negara tersebut gagal mengekang penganiayaan terhadap umat Kristen.
Trump memperingatkan pula bahwa ia akan segera menghentikan semua bantuan dan dukungan kepada Nigeria.
Advertisement
"Jika Pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan terhadap umat Kristen, AS akan segera menghentikan seluruh bantuan dan dukungan kepada Nigeria, dan mungkin akan masuk ke negara yang ternoda itu dengan 'senjata menyala' untuk menumpas kelompok teroris Islam yang melakukan kekejaman ini," tulis Trump di media sosial.
"Saya meminta Departemen Perang agar siap sedia menghadapi kemungkinan tindakan. Jika kita menyerang, serangannya akan cepat, ganas, dan memuaskan — sama seperti serangan yang dilakukan para teroris terhadap umat Kristen tercinta kita!"
Peringatan tersebut muncul setelah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu pada hari Sabtu menanggapi pernyataan Trump yang disampaikan sehari sebelumnya. Dalam pernyataan itu, Trump menetapkan Nigeria sebagai "negara yang menjadi perhatian khusus" karena dianggap gagal mengekang penganiayaan terhadap umat Kristen.
Melalui unggahan di media sosial pada hari yang sama, Tinubu menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa penggambaran Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tertentu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
"Kebebasan dan toleransi beragama telah menjadi prinsip inti dari identitas kolektif kita dan akan selalu demikian," kata Tinubu seperti dikutip dari Associated Press. "Nigeria menentang penganiayaan agama dan tidak mendorong hal itu. Nigeria adalah negara dengan jaminan konstitusional untuk melindungi warga dari semua agama."
Trump pada hari Jumat mengatakan, "Kekristenan menghadapi ancaman eksistensial di Nigeria" dan bahwa "kaum Islam radikal bertanggung jawab atas pembantaian massal ini."
Komentar Trump muncul beberapa minggu setelah Senator AS Ted Cruz mendesak Kongres untuk menetapkan negara terpadat di Afrika itu sebagai pelanggar kebebasan beragama dengan tuduhan adanya pembunuhan massal terhadap umat Kristen.
Situasi Kompleks Nigeria
Populasi Nigeria yang berjumlah 220 juta jiwa terbagi hampir sama antara umat Kristen dan Islam. Negara tersebut telah lama menghadapi masalah keamanan dari berbagai pihak, termasuk kelompok ekstremis Boko Haram, yang berupaya menegakkan tafsir radikal mereka atas hukum Islam dan juga menargetkan umat muslim yang dianggap tidak cukup "muslim".
Serangan di Nigeria memiliki berbagai motif. Ada yang bermotif agama dan menargetkan baik umat Kristen maupun muslim, ada pula bentrokan antara petani dan penggembala akibat sumber daya yang semakin menipis, persaingan antarkomunitas, kelompok separatis, serta bentrokan etnis.
Meskipun umat Kristen termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran, para analis mengatakan bahwa sebagian besar korban kelompok bersenjata sebenarnya adalah umat muslim di wilayah utara Nigeria yang mayoritas penduduknya muslim, tempat sebagian besar serangan terjadi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria Kimiebi Ebienfa menegaskan kembali komitmen negaranya untuk melindungi warga dari semua agama.
"Pemerintah Federal Nigeria akan terus membela semua warga negara, tanpa memandang ras, keyakinan, atau agama," tegas Ebienfa dalam pernyataannya pada hari Sabtu.
"Seperti halnya AS, Nigeria tidak memiliki pilihan selain merayakan keberagaman yang merupakan kekuatan terbesar kami."
Nigeria pertama kali dimasukkan ke dalam daftar negara yang menjadi perhatian khusus oleh AS pada tahun 2020 atas apa yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri AS sebagai pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama. Penetapan tersebut, yang tidak secara khusus menyoroti serangan terhadap umat Kristen, dicabut pada tahun 2023 dalam apa yang dilihat para pengamat sebagai upaya memperbaiki hubungan antara kedua negara menjelang kunjungan menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken.