Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan jadi ketua tim koordinator pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya meminimalisasi hambatan program tersebut.
Hal itu diungkap Menko Zulkifli usai rapat koordinasi tentang program MBG. Dia bilang, program MBG terus disempurnakan seiring waktu.
Advertisement
"Tadi kita bahas, sekarang ini harus sempurna. Pemerintah terus-menerus melaksanakan perbaikan-perbaikan agar tidak ada masalah lagi ya. Maka pertama dibentuk tim koordinasi, saya diminta (menjabat) ketua tim," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dia menjelaskan, ada tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken. Pertama, soal Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG tadi yang dikepalai Zulkifli Hasan.
Kedua, Keppres mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, dan ketiga, Keppres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional. Satu Keppres terakhir ini masih perlu dirapatkan kembali.
"Tim koordinasi sudah, tata laksana sudah, tinggal struktur organisasi ya. Karena ada perlu penambahan yang salah satu atau tidak, itu lagi dirapatkan, minggu depan kita akan selesaikan ya," jelas Menko Zulkifli.
82,9 Juta Penerima MBG di Maret 2026
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa tersalurkan kepada 82,9 juta penerima di Maret 2026 mendatang.
"Diperkirakan Maret 2026 itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta (penerima MBG). Dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya," ujar Menko Zulhas saat menyampaikan kinerja Kemenko Pangan dalam 1 tahun Prabowo-Gibran, Selasa (21/10/2025).
Target itu disasar setelah dirinya menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menjadi ketua tim koordinasi antar instansi pusat dan daerah.
"Saya baru terima Keppres 5 hari yang lalu. Untuk sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instasi pemerintahan pusat sampai daerah," ungkap dia.
Perketat Pengawasan
Bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Zulhas bakal memperketat pengawasan dalam eksekusi program Makan Bergizi Gratis. Implementasinya bakal turut melibatkan lintas sektor di tingkat daerah.
"Pengawasan itu nanti sampai ke desa, itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Ada gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camat, sampai punya desa, itu pengawasan. Sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi," tutur dia.
Bimtek ke 30 Ribu Penjamah Makanan
Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada penjamah makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Kegiatan ini melibatkan sekitar 30.000 penjamah pangan, sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga penjamah pangan dalam mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni mengatakan, ini merupakan implementasi dari rencana kerja BGN di 2025. Sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional melalui peningkatan mutu pelayanan SPPG.