Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menilai, satu tahun kabinet Merah Putih menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas kekuatan politik yang jadi penghambat. Dia juga mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati dengan kepentingan asing, terutama di sektor SDA.
"Setelah satu tahun memimpin Bangsa Indonesia, sudah saatnya Presiden memulai memangkas kekuatan-kekuatan politik yang tidak ingin melihat bangsa dan negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, produktif dan konstruksi buat masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan," kata Amien Rais dalam keterangannya, Yogyakarta, Selasa (21/10/2025).
Advertisement
Partai Ummat juga mendesak agar fungsi Polri dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional. Partai Ummat mengutip UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang menegaskan tugas Polri adalah menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
"Polri bukanlah 'Partai Coklat' yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap diri institusi itu sendiri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.
Amien juga mengingatkan Prabowo untuk memberi perhatian khusus pada Pasal 33 UUD 1945.
"Karena selama ini para pemilik modal dan kaum oligarki, luar, apalagi dalam negeri menguras kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka, yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," serunya.
Sebagai solusi, Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara serta mendorong prinsip-prinsip seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah; dan adanya kebijakan dan eksploitasi berkelanjutan (sustainable extraction), serta pembentukan sovereign wealth fund (dana kekayaan negara) untuk warisan lintas generasi.
"Yang paling penting, transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA. Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing!" tutur Amien.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi mengingatkan kepada Prabowo, bahwa mitos SDA Indonesia tidak akan habis tidak sepenuhnya benar.
"Faktanya, cadangan SDA kita sangat terbatas, seperti batu bara yang akan habis sekitar 39 tahun, minyak bumi yang akan habis dalam 11 tahun, bahkan gas alam yang hanya tinggal tersisa dalam 8 tahun," terangnya.
Karena kesalahkaprahan tata kelola sumber daya alam Indonesia, Ridho menyebut meski Indonesia kaya SDA, tetapi penerimaan negara masih rendah.
Ia memaparkan nilai ekonomi bersih SDA Indonesia diperkirakan mencapai USD 115 miliar atau setara Rp 1.800 triliun per tahun. Namun, realisasi penerimaan negara dari sektor ini hanya sekitar Rp 500 triliun - Rp 600 triliun. Kesenjangan besar ini merupakan buah dari tata kelola yang buruk.
"Faktanya, tidak semua hasil SDA masuk APBN, SDA telah gagal membuat negara makmur karena terjadi degradasi lingkungan dan tata kelola yang buruk bisa menghancurkan potensi tersebut," tuturnya.
Ridho menghitung, dalam skenario ideal, jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, negara bisa memperoleh Rp 1.800 triliun per tahun. Nilai ini setara dengan 65 persen dari total APBN 2025, sementara realisasi saat ini yang hanya lebih kurang 20 persen.
"Jika SDA dikelola oleh negara sepenuhnya, potensi APBN bisa naik tiga kali lipat," pungkas Ridlo.