Liputan6.com, Paris - Gejolak politik belum beranjak dari Prancis setelah perdana menterinya yang baru, Sebastien Lecornu, mengundurkan diri hanya 26 hari setelah menjabat.
Beberapa jam setelah menyatakan mundur, Lecornu menerima permintaan dari Presiden Emmanuel Macron untuk menyusun rencana stabilitas bagi negara yang harus dia sampaikan pada Rabu (8/10/2025) malam. Langkah ini menjadi babak baru dari hari penuh guncangan politik, yang membuat bursa saham Paris anjlok tajam akibat kekhawatiran atas kemampuan partai-partai politik mengatasi krisis ekonomi.
Advertisement
Melansir BBC, pengunduran diri mendadak itu terjadi sehari setelah Lecornu mengumumkan susunan kabinetnya, yang langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak di Majelis Nasional. Sejumlah partai bahkan mengancam menjatuhkannya melalui pemungutan suara.
Salah satu titik utama kontroversi adalah penunjukan mantan menteri keuangan Bruno Le Maire sebagai menteri angkatan bersenjata. Banyak faksi politik menolak keputusan ini, dan pada Senin (6/10) sore, Le Maire akhirnya mengundurkan diri demi meredakan ketegangan.
Tidak lama kemudian, Istana Elysee mengumumkan bahwa Lecornu diberi waktu tambahan 48 jam untuk melihat apakah negosiasi dengan partai-partai politik dapat menghasilkan rencana stabilitas bagi Prancis.
Lecornu baru diangkat sebagai perdana menteri pada September, menggantikan Francois Bayrou, yang pemerintahannya runtuh karena parlemen menolak mendukung anggaran. Bayrou sendiri sebelumnya menggantikan Michel Barnier, yang dijatuhkan melalui mosi tidak percaya pada Desember tahun lalu.
Dengan demikian, Lecornu menjadi perdana menteri kelima Prancis dalam waktu kurang dari dua tahun — mencerminkan betapa tidak stabilnya politik negara itu sejak Macron menyerukan pemilu legislatif dini pada Juli 2024.
Kala itu, Macron berharap memperoleh mayoritas yang lebih jelas setelah partainya kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa. Namun hasilnya justru melahirkan parlemen yang terpecah menjadi faksi-faksi politik yang saling berseberangan dan enggan bekerja sama, membuat pembentukan pemerintahan yang stabil menjadi sangat sulit.
Tiga Pilihan bagi Macron
Dalam pidato singkat di depan Hotel de Matignon — kediaman resmi perdana menteri yang dia tempati kurang dari sebulan — Lecornu menyalahkan partai-partai politik atas kegagalan kompromi.
Dia menuding mereka berperilaku seolah memiliki mayoritas absolut dan menyesalkan bahwa setiap pihak ingin pihak lain mengadopsi seluruh program mereka.
"Sebenarnya tidak banyak yang dibutuhkan agar semua ini berhasil," kata dia. "Namun, para partai harus lebih rendah hati dan menyingkirkan sedikit ego mereka."
Jika Lecornu gagal membentuk rencana stabilitas pada Rabu, Presiden Macron akan dihadapkan pada tiga opsi utama:
- Menunjuk perdana menteri baru.
- Membubarkan Majelis Nasional dan menggelar pemilu baru.
- Mengundurkan diri dari jabatan presiden.
Opsi ketiga dianggap paling kecil kemungkinannya, sedangkan menunjuk perdana menteri baru adalah langkah alami Macron. Namun, siapa yang bisa dia tunjuk setelah Lecornu — loyalis terakhirnya — juga gagal?
Sebagian kalangan menilai penunjukan tokoh dari Partai Sosialis mungkin menjadi jalan kompromi karena kubu kiri dianggap pantas mendapat kesempatan memerintah. Namun, banyak yang menilai pemerintahan semacam itu pun tidak akan bertahan lama.
Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa satu-satunya opsi yang tersisa bagi Macron adalah menggelar pemilu legislatif baru. Langkah ini memang berisiko besar: koalisi sentris pendukung Macron hampir pasti akan kehilangan lebih banyak kursi karena tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya terus menurun setelah serangkaian krisis politik.
Sebaliknya, partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen kemungkinan akan memperoleh keuntungan besar dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi dan biaya hidup. Dengan kata lain, pemilu baru bisa berakhir sebagai kekalahan telak bagi kubu Macron sendiri.
Namun, ketika semua upaya untuk membentuk pemerintahan stabil gagal dan tidak ada partai yang mau berkompromi, pemilu legislatif baru menjadi satu-satunya jalan keluar konstitusional untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sudah berbulan-bulan berlangsung. Dalam situasi di mana semua opsi lain tertutup, Macron dinilai tidak memiliki banyak pilihan selain mengambil risiko tersebut.
Akar Masalah
Ketidakstabilan pemerintahan Macron berakar pada perpecahan politik yang mendalam di parlemen, yang membuat hampir mustahil bagi siapa pun menjadi perdana menteri untuk meloloskan undang-undang.
Michel Barnier, yang diangkat pada September tahun lalu, digulingkan dalam waktu kurang dari tiga bulan melalui mosi tidak percaya.
Sementara itu, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Bayrou bertahan hanya sembilan bulan, setelah parlemen menolak rancangan anggaran penghematan sebesar 44 miliar euro yang diajukan untuk mengurangi belanja publik.