7 Respons Gubernur Jatim, DPR, hingga Presiden Prabowo Terkait Insiden Ponpes Al-Khoziny Ambruk

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan seluruh biaya layanan kesehatan bagi santri korban runtuhnya gedung mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Seluruh biaya jika itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditanggung Pemkab Sidoarjo, sementara untuk biaya layanan kesehatan lain termasuk biaya rumah sakit swasta ditanggung oleh Pemprov Jatim," kata Gubernur Jatim Khofifah saat mengunjungi lokasi runtuhnya bangunan mushala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Selasa 29 September 2025 dinihari seperti dilansir Antara.

Ia menuturkan pihaknya tidak ingin keluarga korban yang tertimpa musibah terbebani oleh biaya layanan kesehatan.

Menurutnya, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak rumah sakit yang menjadi rujukan pasien korban kejadian tersebut guna menyelesaikan biaya layanan kesehatan seluruh santri yang menjadi korban.

Adapun ketiga rumah sakit yang menjadi rujukan tersebut adalah RSUD Sidoarjo, RS Islam Siti Hajar, serta RS Delta Surya Sidoarjo.

Selain itu Khofifah memastikan kepada keluarga korban bahwa seluruh tim yang terjun di lokasi untuk membantu proses evakuasi terus melakukan upaya terbaiknya. Terlebih hal ini menjadi sorotan para wali santri yang sedang menunggu kepastian keselamatan para korban.

"Saya sudah sampaikan ke keluarga korban bahwa proses evakuasi tidak akan berhenti," ujar Khofifah.

Ia memastikan proses evakuasi terus dilaksanakan meskipun di lapangan dua ekskavator yang hadir belum melakukan pergerakan untuk mengangkat puing-puing.

"Ekskavator tetap siap siaga, hanya saja tidak dapat dikerahkan karena ditakutkan puing-puing ambruk lagi dan menimpa korban," kata Khofifah. Khofifah juga memastikan seluruh upaya penyelamatan dan evakuasi korban telah dilaksanakan oleh pihak-pihak berkompeten seperti Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, hingga Polri.

Ia pun meminta seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban sehingga seluruh korban dapat dievakuasi dalam keadaan selamat.

Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur menyampaikan rasa prihatin mendalam atas ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Jawa Timur Imam Turmidi memastikan pemerintah akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi ponpes tersebut.

"Kalaupun membutuhkan bantuan, itu memang tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melakukan rehabilitasi. Karena kejadian ini termasuk luar biasa, Insyaallah kami akan memberikan perhatian yang lebih kepada Pesantren Al-Khoziny, juga kepada pesantren-pesantren lain agar pembangunan ke depan sesuai dengan ketentuan," ujarnya, Senin 29 September 2025.

Imam menegaskan setiap bentuk bantuan dari Kemenag akan tetap diawasi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dapat bantuan-bantuan begitu, pihak penerima biasanya ada dampaknya. Maka dari itu kami akan tetap mendampingi prosesnya sehingga tujuan yang ingin dicapai benar-benar terlaksana," ucapnya.

Selain itu, Imam mengingatkan, musibah ini menjadi pelajaran penting agar ke depan pengawasan terhadap pembangunan sarana pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren, bisa lebih ketat dan sesuai standar.

"Harapan kami, mudah-mudahan korban yang masih belum ditemukan segera bisa dievakuasi dan mendapat penanganan terbaik," kata Imam.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin, mengunjungi lokasi runtuhnya gedung tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Kamis 2 Oktober 205.

Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin diterima langsung oleh pengasuh Ponpes Al Khoziny KH. Abdussalam Mujib. Ia juga sempat melihat langsung proses evakuasi korban dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan darurat yang tengah dilakukan.

"Semua pesantren yang sedang membangun harus melibatkan tenaga ahli teknik. Gotong royong boleh, tapi tetap harus ada hitungan ilmunya. Kita tidak boleh lagi membangun tanpa kalkulasi teknik. Itu sangat berisiko," terang Gus Muhaimin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap korban, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang masih tertimbun reruntuhan.

"Yang paling pokok sekarang adalah memastikan korban di rumah sakit segera ditangani dengan cepat. Sementara korban yang masih tertimbun, kita serahkan kepada BNPB untuk segera dievakuasi. Keluarga juga meminta agar evakuasi dilakukan secepat-cepatnya, apapun caranya," ujarnya.

Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa pendampingan kepada para korban telah dilakukan sejak hari sebelumnya. Secara pribadi, dirinya turut menyalurkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban.

Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menko PMK Pratikno tengah mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Pak Pratikno dan saya sepakat untuk mencari jalan keluar. Pertama, pesantren tidak boleh membangun tanpa standar teknik. Kedua, kita akan mencari jalan agar pesantren-pesantren yang sedang membangun bisa mendapatkan pendampingan teknis, mungkin melalui kementerian terkait, khususnya infrastruktur," pungkasnya.

Usai mengunjungi lokasi musibah, Gus Muhaimin yang hadir didampingi sang istri Rustini Muhaimin, Ketua Harian DPP PKB Ais Shofiah Asfar, Wakil Ketua DPW PKB Jatim Thoriqul Haq dan sejumlah anggota DPRD Fraksi PKB mengunjungi korban musibah bangunan roboh yang dirawat beberapa Rumah Sakit di Sidoarjo.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Cak Imin menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah yang menewaskan sejumlah santri dan melukai lainnya. Dia berharap keluarga korban diberi ketabahan dalam menghadapi ujian ini.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan berat ini," ujar Cak Imin di sela kunjungannya.

Selain memberikan dukungan moral, Cak Imin juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan beberapa korban selamat sebagai anak angkat. Khususnya mereka yang harus diamputasi. Salah satunya Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana.

"Pokoknya yang diamputasi jadi anak angkat ku ya," ucap Cak Imin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menegaskan siap mendampingi kebutuhan hidup diperlukan, seperti pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.

"Insya Allah, saya akan mengurus mereka sampai kuliah. Ini bentuk tanggung jawab moral agar mereka tetap punya masa depan yang cerah," tegasnya.

Kehadiran Cak Imin di lokasi ponpes yang ambruk tersebut menjadi penguat bagi keluarga santri dan para korban yang tengah berjuang bangkit dari musibah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi menemui para korban menyusul peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, melansir Antara, Jumat 3 Oktober 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi saat menemui para korban yang tengah menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Dalam kunjungannya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mendatangi seluruh korban sebanyak 7 orang, memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik anak , memberikan dukungan moril, serta memastikan pemenuhan kebutuhan medis dan pendampingan psikososial yang diperlukan.

Menteri Arifah Fauzi juga menemui keluarga korban untuk memberikan penguatan, baik dukungan sosial maupun emosional.

"Kami juga menguatkan dan memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya agar baik-baik saja," terang dia.

Arifah juga mengaku berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memastikan langkah rehabilitasi sosial yang tepat bagi para korban maupun keluarga korban.

"Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Dinas P3AK, Dinas Sosial, serta lembaga terkait di Jawa Timur untuk memastikan pemenuhan hak-hak para santri, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikologis, pemenuhan kebutuhan spesifik, serta keberlanjutan hak anak atas pendidikan pasca kejadian," tandas Arifah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut berduka atas 54 korban meninggal dunia dari ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia turut mengingatkan pentingnya standar bangunan gedung.

Dia menanggapi serius soal kejadian Ponpes Al-Khoziny yang ambruk sehingga menimbulkan korban jiwa. Data terakhir, 54 korban berhasil dievakuasi dan 49 di antaranya merupakan jenazah utuh.

"Kita sangat berduka atas insiden runtuhnya Pondok Pesantren di Sidoarjo yang kemudian mengakibatkan korban jiwa, banyak sekali yang meninggal, anak-anak kita yang benar-benar harus kita cegah ke depan agar tidak terjadi lagi. Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius," ungkap AHY, ditemui di Novotel Cikini, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dia mengatakan, aspek utama yang perlu diperhatikan yakni keselamatan korban. Meski, turut diakuinya tidak mudah dalam melakukan evakuasi mengingat kondisi rentan di lapangan. Alhasil, korban jiwa tidak dapat dihindari.

Dia menegaskan, atas kejadian tersebut pentingnya bangunan yang sesuai dengan standar. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada korban lagi di kemudian hari.

"Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi, pembangunan fisik, janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun," terangnya.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ambruknya musala Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) kedepan harus ikut mengawal setiap pembangunan infarstruktur di lembaga pendidikan pesantren.

Menurut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, selama ini pemerintah enggan mau hadir melakukan supervisi.

"Mereka ini sebetulnya gini ya, bukan tidak mau ada kehadiran pemerintah, tapi selama ini pemerintah ada nggak? hadir ikut mensupervisi tata cara membangun, gitu kan?," kata Cucun kepada wartawan, Jumat 3 Oktober 2025.

Saat ini, lanjut dia, jumlah lembaga pesantren di Indonesia hampir mencapai 30 ribu lebih. Karena itu, menurut Cucun, negara harus hadir melakukan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur di pondok pesantren.

Ia meminta pemerintah menyediakan panduan jelas tentang standar keamanan sebuah bangunan. Hal ini, kata Cucun, penting agar tragedi Al-Khoziny tidak terulang lagi di masa mendatang.

"Pesantren jumlahnya hampir 30 ribu lebih, ini bangunannya yang di atas 2 lantai, apakah konstruksinya betul belum, kalau misalkan gak betul perlu ada placement sentuhan seperti apa, nah itu di-guiden oleh ahli-ahli sipil," ucap Cucun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menyayangkan peristiwa ambruknya Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Tengah (Jateng).

Singgih mengatakan, jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Jika memang ada pelanggaran hukum, dari Komisi VIII DPR diselesaikan jalur hukum, karena ini menyebabkan meninggalnya para santri," kata Singgih kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Singgih meminta ponpes lain untuk lebih mengawasi ketat pelaksanaan pembangunan ponpes. Ia meminta semua pihak berbenah.

"Kita menghimbau supaya ada pembangunan harus diawasi dan di laksanakan oleh yang ahlinya. Kita sangat prihatin dan nenyesalkan musibah ini," pungkasnya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memantau dan memerintahkan menteri untuk fokus memberi perhatian pada kasus ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Beliau memonitor terus. makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan perhatian," kata Prasetyo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 5 Oktober 2025.

Prasetyo menyebut Prabowo meminta agar tragedi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pembangunan pondok pesantren.

"Evaluasi ke depan ke semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan bangunan infrastruktur pondok masing-masing," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren sehingga insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam 5 Oktober 2025.

"Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya, serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung, bila hendak membangun pondoknya," kata Seskab Teddy menyampaikan kembali isi perintah Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.

"Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian," kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.

Pras kemudian menyampaikan Presiden Prabowo juga memerintahkan evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya.

"Evaluasi ke depan semua pondok pesantren kami harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan, infrastruktur di pondok (pesantren) masing-masing," sambung Prasetyo Hadi.