Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pengelolaan dua bandara utama di Jawa Barat, Husein Sastranegara di Bandung dan Kertajati di Majalengka. Menurut dia, kedua bandara tidak boleh diperlakukan sebagai kompetitor, melainkan aset strategis yang harus saling melengkapi.
“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat. Jangan sampai karena ingin menghidupkan yang satu, yang lain justru ikut mati. Kedua bandara ini adalah aset Jawa Barat yang harus dimaksimalkan,” tegas Saan saat kunjungan kerja DPR RI ke Bandung, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (3/10/2025).
Advertisement
Saan mengaku, sudah berdiskusi langsung dengan Pemprov Jabar, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Airnav Indonesia, hingga Danlanud Husein. Diskusi menyoroti tantangan di masing-masing bandara keterbatasan operasional Husein dan rendahnya keterisian penerbangan di Kertajati.
Saan menegaskan, DPR RI akan merangkum seluruh masukan dan membawanya ke rapat di Senayan untuk diformulasikan bersama instansi terkait. Tujuannya, memastikan kedua bandara dapat dioperasikan secara optimal tanpa saling mengorbankan.
“Bandara ini bukan sekadar proyek, tapi soal mobilitas masyarakat dan daya saing Jawa Barat. Maka langkah strategis harus diambil agar keduanya bisa berjalan seiring,” saran Saan.
Soal Anggaran
Terkait beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional kedua bandara, Saan mencatat, laporan Pemprov Jabar bahwa ada penggelontoran dana sebesar Rp 50 miliar per tahun. Saan mengamini, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia.
"Perlu langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin bandara ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” jelas Saan.
Sebagai tindak lanjut, Saan memastikan DPR RI akan bertindak dengan menggelar rapat lanjutan di Senayan dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara.
"Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut," dia menandasi.