Liputan6.com, Jakarta - Keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya Ketua Umum relawan Ganjarist, Kris Tjantra.
Dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi keracunan massal yang menimpa masyarakat akibat program MBG.
Advertisement
Ada pun menurut data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat 26 September 2025 pukul 21.00 WIB, korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.
"Ini adalah tragedi kemanusiaan. Ribuan anak-anak kita menjadi korban keracunan akibat kelalaian dan lemahnya pengawasan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus ada langkah cepat, transparan, dan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujar Kris melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Dia mengatakan, Ganjarist mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab keracunan dan pihak yang terlibat.
"Penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan maupun oknum yang lalai. Pemulihan hak korban, termasuk perawatan medis gratis dan kompensasi layak," kata Kris.
Tak kalah penting, dia menilai perlu adanya penguat sistem pengawasan pangan dan obat-obatan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Negara harus hadir sepenuhnya untuk melindungi warganya, bukan hanya setelah terjadi korban, tetapi sejak awal melalui pengawasan yang ketat," terang Kris.
Kris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Keselamatan rakyat adalah Prioritas," jelas Kris.
Dorong Pemerintah Periksa
Sementara itu sebelumnya, Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih mendorong pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus-kasus keracunan dengan jumlah total korban mencapai ribuan orang.
Diah mengatakan, data CISDI per Jumat 26 September 2025 pukul 21.00 WIB, menunjukkan korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.
"Dengan adanya korban yang jumlahnya sudah 7.368 ini kami mendorong pemerintah agar melakukan moratorium atau pemberhentian sementara," ucap Diah, Sabtu 27 September 2025.
"Agar tingkat kebijakannya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan Perpres yang disusun berdasarkan konsultasi dengan berbagai pihak. Jadi antarkementerian, antarkementerian dengan masyarakat sipil, antarkementerian dengan para peneliti," sambung dia.
Selama masa moratorium, lanjut Diah, CISDI merekomendasikan agar belanja yang dilakukan untuk program MBG dapat difokuskan untuk perbaikan tata kelola, penguatan kerangka regulasi, penguatan kerangka organisasi di pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Termasuk di dalamnya para ahli gizi, SPPG-nya, akuntan, dan tenaga relawan. Kami berharap ini bisa secara signifikan membalik keadaan yang sekarang boleh dibilang kacau, carut-marut, supaya tidak lagi terjadi korban," tegas Diah.
Prabowo Tanggapi Marak Kasus Keracunan MBG: Kesalahannya 0,0017 Persen
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.
"Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen," tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.
"Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta," ucap dia.
"Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh," sambungnya.
Prabowo menyatakan, MBG telah menjadi langkah strategis yang di luar ekspektasi. Dengan program tersebut, pemerintah dapat menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal 2026.
"Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat bahwa tiap hari kita butuh, telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, ayam, butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri, di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 T untuk MBG," kata dia.