Liputan6.com, Delhi - Indonesia hingga kini belum resmi bergabung dengan Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), meskipun telah menerima undangan untuk menjadi anggota.
Menurut penjelasan Direktur Kemitraan, Tata Kelola, dan Mobilisasi Sumber Daya CDRI Alpana Saha, undangan tersebut sudah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra resmi di Indonesia.
Advertisement
"Proses ini sepenuhnya bersifat internal. Dari pihak kami, informasi dan dukungan sudah diberikan sebanyak mungkin. Indonesia pun aktif sejak tahap pembentukan koalisi, ikut berdiskusi dalam perumusan awal," ujar Alpana dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di Delhi, India, pada Rabu (24/9/2025).
Dia menggarisbawahi, hingga kini tidak ada kendala dari pihak CDRI.
"Setiap kali kami berbicara, Indonesia selalu menyatakan minat untuk bergabung. Namun, memang ada dinamika internal yang harus diselesaikan," tambahnya.
CDRI sendiri terus menjalin komunikasi rutin dengan BNPB untuk memastikan tindak lanjut undangan ini tidak terhenti. Selain itu, sebut Alpana, beberapa lembaga internasional juga turut mendukung BNPB untuk membawa rekomendasi ini ke level yang lebih tinggi.
"Kami berharap Indonesia segera menuntaskan proses ini dan bergabung bersama koalisi. Sementara itu, kami tetap bekerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas dan advokasi di bidang infrastruktur tangguh," kata Alpana.
Upaya Membangun Infrastruktur Tangguh
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis di jalur ring of fire membuat ancaman gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung api selalu mengintai. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam CDRI dinilai penting untuk memperkuat ketahanan infrastruktur sekaligus membawa suara negara rawan bencana ke forum global.
Visi inilah yang ditekankan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada International Conference on Disaster Resilient Infrastructure (ICDRI) 2023. Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan (returns), namun juga harus menjamin jangkauan yang merata (reach) dan ketangguhan (resilience). Menurutnya, infrastruktur harus meninggalkan jejak yang inklusif, tidak ada yang tertinggal.
CDRI diluncurkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada KTT Aksi Iklim PBB di New York, September 2019. Sejak saat itu, koalisi ini berkembang pesat dan kini memiliki markas besar di New Delhi, India sebagai pusat koordinasi sekretariat internasionalnya.
Sebagai koalisi internasional, CDRI saat ini menaungi 50 negara dan sembilan organisasi internasional dengan tata kelola yang partisipatif. Struktur organisasinya terdiri dari Dewan Pengurus (Governing Council) yang beranggotakan perwakilan senior semua negara dan organisasi anggota, serta Komite Eksekutif (Executive Committee) yang saat ini melibatkan India, Prancis, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Uni Eropa, Jamaika, Madagaskar, dan UNDRR.
Dukungan CDRI
Dari sisi pendanaan, CDRI mengandalkan kontribusi beragam negara anggota dan mitra global. Salah satu inisiatif penting adalah Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) yang diluncurkan pada COP26, dengan komitmen dana sebesar USD 40 juta dari India, Inggris, Uni Eropa, dan Australia. Hingga kini, lebih dari USD 13,8 juta telah digunakan untuk mendukung 24 proyek di 25 negara pulau kecil yang sangat rentan terhadap bencana.
Selain itu, CDRI juga mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai risiko infrastruktur melalui kerangka Understanding Infrastructure Risk and Opportunities. Dalam catatannya, nilai kerugian rata-rata tahunan akibat bencana di sektor infrastruktur global mencapai USD 700–834 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa investasi besar pada infrastruktur selama 20 tahun ke depan — yang jumlahnya setara dengan pembangunan 200 tahun terakhir — harus dirancang dengan pendekatan tangguh. Bukti riset yang disampaikan CDRI menunjukkan, setiap USD 1 yang diinvestasikan pada ketangguhan dapat memberikan manfaat ekonomi hingga USD 4.
Berbagai bentuk dukungan yang ditawarkan CDRI bagi negara anggota antara lain:
- Advokasi global, dengan mengarusutamakan isu infrastruktur tangguh dalam forum internasional seperti G20, UNFCCC, dan forum multilateral lainnya.
- Penguatan kapasitas, melalui riset, program fellowship, konferensi, master classes, dan pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan.
- Bantuan teknis, termasuk penilaian risiko dan kerentanan, penyusunan pedoman kebijakan, SOP kesiapsiagaan, hingga penyediaan tenaga ahli jangka pendek.
- CDRI membuka ruang kolaborasi pengetahuan, mulai dari publikasi ilmiah, pertukaran akademik, hingga pengembangan standar dan kode untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur.