Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Tanggung Jawab Program MBG

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan aman bagi masyarakat.

oleh Achmad SudarnoDiterbitkan 27 September 2025, 02:00 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala daerah itu punya peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa target MBG tercapai. Ini yang juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, karena kepala daerah harus mengakselerasi dan menyinkronkan program prioritas pusat," ucap Bima Arya saat menghadiri pameran foto 1 Dekade PFI Bogor, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan kepala daerah dalam mengimplementasikan MBG agar salah satu program pemerintah ini berjalan optimal, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta meminimalisir terjadinya kasus keracunan.

Pertama, memastikan bahwa MBG menjadi salah satu strategi pembangunan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi sekitar secara berkelanjutan.

 

Monitoring Rutin

Kedua, kepala daerah harus melakukan monitoring rutin terhadap implementasi standar operasional prosedur (SOP) distribusi bahan pangan di setiap SPPG.

"Pastikan mulai dari proses pemasakan, pemilihan bahan baku, hingga distribusi makanan ke setiap sekolah sesuai SOP," terangnya.

Ketika terjadi kasus keracunan, kepala daerah harus sigap melakukan tanggap darurat, pendalaman hingga evaluasi menyeluruh.

"Jika terjadi insiden seperti kasus keracunan, bukan hanya saat darurat, tetapi juga evaluasi penyelenggaraannya, mulai lokasi dapur, SOP hingga rantai distribusi, perlu diperhatikan secara detail. Tanggap daruratnya harus cepat," ujarnya.

 

Tanggap Darurat

"Soal penutupan (SPPG) itu kan tergantung tingkat kedaruratannya. Kalau bisa dievaluasi secara cepat, ya baik. Tapi semua tergantung pada kasusnya," tambahnya.

Dalam beberapa kejadian keracunan MBG di beberapa daerah, lanjut Bima, tak sedikit kepala daerah bergerak cepat melakukan penanganan korban.

"Saya mengapresiasi itu ketika ada peristiwa, seperti anak-anak keracunan karena makanan tidak higienis. Itu bagian dari tanggung jawab kepala daerah," ucap Bima.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya