Liputan6.com, Jakarta- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki pola memasak. Permintaan ini imbas meningkatnya kasus keracunan makanan bergizi gratis.
Dadan mengungkapkan, hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
Advertisement
"Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama," kata Dadan di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).
Dadan mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh SPPG pada Selasa (23/9/2025). Dia meminta jarak proses memasak dan distribusi makanan tidak lebih dari empat jam.
"Kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam," katanya.
Masalah pada SPPG Baru
Menurut Dadan, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga. SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja, namun SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.
"Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SSPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani dua sekolah dulu, kemudian setelah terbiasa baru naik ke empat sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah," ujar dia.
"Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan pengirimannya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat," imbuhnya.
Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah. SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.
"Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar ketika akan mengganti pemasok harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis. Untuk SPPG yang menjalani ini seperti yang di Banggai itu kan mengganti pemasok dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kami minta setelah kejadian, berhenti dulu (MBG)," ungkapnya.
SPPG di Cipongkor Disetop Sementara
Saat ini, BGN bersama pihak-pihak terkait tengah menganalisis kejadian di Banggai maupun Cipongkor, Bandung.
BGN telah memberhentikan sementara Program MBG di SPPG Cipongkor hingga mereka bisa membiasakan proses memasak dan melakukan analisis detail terkait pelayanan.
Dadan juga menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang. Dirinya juga mengingatkan pentingnya penanganan psikologis anak-anak penerima manfaat yang tidak boleh diabaikan.
"Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi, salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG," tuturnya, dilansir Antara.
5.000 Siswa Keracunan
Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menyebut, lebih dari 5.000 siswa di berbagai wilayah Indonesia keracunan MBG. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada di Jawa Barat.
“BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.
“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.
Penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat
“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespon juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ujar Qodari.