Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dihadirkan pemerintah untuk menyehatkan anak-anak bangsa, justru berulang kali memunculkan tragedi keracunan massal. Dalam kurun September 2025 saja, kasus serupa terjadi beruntun di tiga daerah, di Sukabumi, Garut, dan Banggai Kepulauan.
Kamis siang, 11 September 2025, suasana belajar di SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi mendadak berubah mencekam. Sebanyak 69 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan MBG.
Advertisement
Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa beberapa jam setelah makan, para siswa mulai mengeluhkan mual dan muntah. Pihak sekolah bergerak cepat melapor ke Puskesmas Cibadak, yang kemudian menurunkan tim untuk investigasi.
Sampel makanan berupa nasi, telur, sayur kacang panjang, tahu, susu kotak, hingga jeruk diambil untuk diuji. Agus menyebut penanganan darurat dilakukan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
“Tindakan lain yang diambil meliputi membuka posko di UKS, observasi siswa, serta penanganan gejala ringan di sekolah,” kata Agus, 17 September 2025.
Belum reda kasus di Sukabumi, enam hari kemudian, 16 September 2025, giliran ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang jatuh sakit. Polres Garut mencatat, total 194 siswa terdampak keracunan usai menyantap MBG dari dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Sajian kala itu berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan buah stroberi.
Sebagian besar siswa mengalami gejala ringan, namun 19 orang harus mendapat perawatan intensif di Puskesmas Kadungora. Polisi segera turun tangan dengan langkah penyelidikan: mendata korban, memeriksa saksi, hingga mengirim sampel makanan ke laboratorium.
"Kami melanjutkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui faktor penyebab. Saat ini para korban masih dalam penanganan medis,” ujar Ipda Adi Susilo, Kamis, 18 September 2025.
Banggai Kepulauan: 157 Siswa Terpapar
Tak berhenti di Jawa Barat, sehari berselang pada 17 September 2025, kasus serupa terjadi di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hingga kini, total 157 siswa dari SD hingga SMA mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Gejala yang muncul bervariasi, mulai dari gatal-gatal, muntah, hingga pingsan.
Lonjakan pasien membuat RSUD Trikora Salakan kewalahan. 77 siswa masih dirawat intensif, sementara 80 lainnya dipulangkan untuk rawat jalan.
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, turun langsung meninjau para korban. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh.
"Pemerintah Daerah akan segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Rusli.
Dugaan awal mengarah pada lauk ikan cakalang yang tidak layak konsumsi. Polisi telah mengirim sampel ke BPOM Sulawesi Tengah. Pihak pengelola MBG pun menyampaikan permintaan maaf terbuka.
“Kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada seluruh pihak, terutama para siswa dan orang tua,” ucap Zulkifli Lamiju, penanggung jawab program.
Pemerintah Pusat Angkat Bicara, Pastikan Ada Evaluasi
Rentetan kasus ini akhirnya memaksa pemerintah pusat bereaksi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan adanya evaluasi.
“Tentu harus dilakukan mitigasi perbaikan supaya masalah seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Prasetyo di Istana Negara, 19 September 2025.
Dia menegaskan, pihak yang lalai akan dikenakan sanksi, tanpa mengganggu keberlangsungan program MBG bagi penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyesalkan kejadian keracunan massal penerima Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah Indonesia. Dadan mengaku sampai sport jantung jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menggarap masakan untuk siswa penerima MBG.
"Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru," Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV dalam program Liputan6 talks dikutip Jumat (19/9/2025).
Dadan menjelaskan, keracunan massal bukan suatu kejadian yang disengaja. Dia mengatakan keracunan massal itu biasanya terjadi karena kelalaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan SPPG baru.
"Ada beberapa hal yang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan SOP terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali ini dialami SPPG yang baru terbentuk," ujar dia.
Menurut Dadan, SPPG baru biasanya baru bisa berjalan baik setelah 3 bulan beroperasi. Namun, dia memastikan, BGN mengawasi dengan ketat aspek higienis mulai dari penyiapan makanan hingga pengiriman.
"Pengalaman kami waktu uji coba 1 SPPG baru akan berjalan lebih baik itu ketika sudah berjalan 3 bulan," tutur Dadan.
Pastikan Pengawasan Ketat
Dadan mencontohkan, kasus keracunan massal di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah. Dia mengungkapkan, keracunan massal itu terjadi karena SPPG menggandeng penyuplai baru yang tidak memenuhi kualifikasi BGN.
Dalam kasus di Banggai, sebanyak 314 siswa SD sampai SMA mengalami keracunan massal. Sebanyak 26 di antaranya masih dirawat di rumah sakit (RS).
"Nah supplier yang baru ini rupanya belum se-qualified yang lama sehingga ada bahan baku yang dalam processing-nya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat," tegas Dadan.
Selain insiden di Banggai, Dadan juga menyoroti kasus belatung dalam MBG di beberapa daerah.
Dadan menegaskan BGN sebenarnya telah mengawasi ketat proses masak dan distribusi MBG sampai tiba di sekolah.
"Kami selalu kroscek karena ketika belatung itu masih hidup ketika masakan dimasak beberapa menit kami cek sebenarnya apa yang terjadi," tutup Dadan.
Darurat Sistemik, Bukti Kegagakan Tata Kelola
Namun bagi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), peristiwa ini bukan lagi sekadar insiden, melainkan darurat kemanusiaan. Menurut catatan JPPI, hingga September 2025 sedikitnya 5.360 anak telah menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Angka itu diyakini lebih besar karena ada kasus yang ditutup-tutupi.
"Kalau ribuan anak jadi korban, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola. Pemerintah tak boleh bermain-main dengan nyawa anak bangsa,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.
Ia mendesak Presiden dan Badan Gizi Nasional menghentikan program MBG hingga ada evaluasi total.
"Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan,” tandas Ubaid.