Liputan6.com, Bangkok - Pasukan keamanan Thailand bentrok dengan demonstran dari Kamboja pada Rabu (17/9/2025) di wilayah perbatasan yang disengketakan. Peristiwa ini dinilai mengancam gencatan senjata rapuh yang dicapai pada Juli lalu setelah lima hari pertempuran bersenjata.
Pernyataan resmi dari Kamboja menyebutkan bahwa 28 orang terluka selama bentrokan yang berlangsung beberapa jam di dekat wilayah yang mereka sebut sebagai Desa Prey Chan di Provinsi Banteay Meanchey. Pihak berwenang Thailand menyebut area yang sama sebagai Ban Nong Ya Kaeo di Provinsi Sa Kaeo, Thailand.
Advertisement
"Pasukan keamanan Thailand menggunakan gas air mata terhadap warga sipil Kamboja dalam upaya mengepung tanah yang telah lama ditinggali dan digarap oleh warga Kamboja," demikian pernyataan pemerintah Kamboja yang dikeluarkan pada Rabu seperti dilansir AP.
Pernyataan itu menyebut warga Kamboja berkumpul untuk mencabut kawat berduri yang dipasang oleh pihak Thailand dan bahwa pihak berwenang Thailand menembakkan peluru tajam, peluru karet, serta bom asap ke arah mereka, sekaligus mengerahkan perangkat suara berfrekuensi tinggi yang dapat merusak gendang telinga dan otak. Pernyataan yang sama juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan lainnya digunakan, sehingga sedikitnya 28 orang, termasuk para biksu, pingsan dan menderita luka serius maupun ringan.
Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Pasukan keamanan Thailand menggunakan senjata tidak mematikan, sementara para demonstran Kamboja, yang diyakini warga sipil, melemparkan batu dan benda-benda lain.
Juru bicara Angkatan Darat Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree menggambarkan situasi tersebut sebagai kerumunan massa Kamboja yang memasuki wilayah Thailand, menghalangi operasi, dan merusak properti resmi. Dia mengatakan pihak berwenang Thailand menganggap insiden itu sebagai provokasi dan pelanggaran sengaja terhadap perjanjian gencatan senjata.
Pada akhir Juli, kedua negara terlibat pertempuran selama lima hari yang menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari 260.000 orang mengungsi. Kedua negara mencapai gencatan senjata setelah adanya mediasi yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ketegangan tetap tinggi setelah gencatan senjata, terutama karena tentara Thailand terluka akibat ranjau darat saat berpatroli di daerah penyangga antara kedua negara. Thailand menuduh ranjau itu baru ditanam, yang berarti melanggar gencatan senjata, tuduhan yang dibantah keras oleh Kamboja.
Kronologi Bentrokan Versi Thailand
Pernyataan Angkatan Darat Thailand yang diunggah secara daring menyebutkan sekitar 200 orang datang dari pihak Kamboja untuk memprotes tindakan pihak Thailand ketika memasang penghalang dan kawat berduri untuk memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.
Disebutkan bahwa pihak Thailand telah menjelaskan kepada kerumunan itu mengenai apa yang sedang dilakukan. Namun, keributan kemudian pecah sehingga aparat harus menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk memulihkan ketertiban. Gas air mata itu sempat membuat kedua pihak mundur sementara.
Ketika pihak berwenang Thailand melanjutkan pemasangan penghalang, kekerasan kembali pecah dan pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan LRAD — perangkat akustik jarak jauh yang memancarkan suara nyaring berfrekuensi tinggi — untuk meredam kerusuhan.
"Setelah pukul 17.00 waktu setempat, warga Kamboja mulai mundur sambil berteriak ke arah pasukan Thailand dan melukai mereka dengan melempar batu, tongkat, serta menembakkan ketapel," kata pernyataan Angkatan Darat Thailand, seraya menambahkan bahwa lima tentara Thailand terluka.
Juru bicara Angkatan Darat Thailand Winthai menuturkan insiden itu menyusul konfrontasi serupa pada Selasa (16/9), ketika kerumunan besar warga Kamboja lainnya, banyak yang membawa tongkat kayu dan ketapel, juga berusaha merobohkan kawat berduri dan dihalau dengan gas air mata serta peluru karet.
Klaim wilayah yang diperdebatkan kedua negara sebagian besar berakar pada peta tahun 1907, yang dibuat saat Kamboja masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis dan dianggap tidak akurat oleh Thailand.
Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan bahwa wilayah yang mencakup kuil berusia 1.000 tahun, Preah Vihear, berada di bawah kedaulatan Kamboja. Putusan ini ditegaskan kembali oleh ICJ pada 2013, namun status kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya hingga kini tetap menjadi sumber ketegangan di Thailand.
Juni lalu, Kamboja mengajukan usulan untuk kembali membawa sengketa perbatasan ke ICJ, tetapi Thailand menolak keras langkah tersebut.