Liputan6.com, Jakarta - HM Courts and Tribunals Service Inggris Raya (HMCTS) memutuskan menghapus mural Banksy yang baru karena bangunan Royal Courts of Justice di London, Inggris, terdaftar sebagai cagar budaya dan karenanya dilindungi secara hukum. Namun, beberapa orang merasa bahwa mereka "membungkam sebuah karya seni tentang aksi demo."
Melansir Euronews, Kamis, 11 September 2025, karya seni baru seniman jalanan itu muncul minggu ini sebelum dihilangkan hanya dua hari setelahnya. Mural Banksy menggambarkan seorang demonstran tidak berdaya tergeletak di tanah sambil memegang plakat berlumuran darah, sementara seorang hakim berdiri di dekatnya memegang palu.
Advertisement
Good Law Project mengunggah penghapusan karya seni tersebut di X, menulis, "Pengadilan menghapus mural Banksy sama seperti menghapus hak kami untuk protes. Hanya butuh 48 jam bagi Pengadilan Tinggi untuk menghapus mural Banksy yang menunjukkan seorang hakim memukul seorang pengunjuk rasa dengan palunya."
"Membungkam sebuah karya seni tentang pembungkaman protes? Mungkin itu terlalu dekat dengan kehidupan kita," ia menambahkan.
Diakui Banksy
Banksy mengonfirmasi bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas karya tersebut melalui unggahan di Instagram, yang memperlihatkan grafiti tersebut sebelum ditutupi. Karya seni ini muncul setelah hampir 900 demonstran ditangkap karena berunjuk rasa di pusat kota London pada Sabtu, 6 September 2025, mengkritik pelarangan grup aktivis Palestine Action.
Kelompok ini akan dilarang pemerintah Inggris berdasarkan undang-undang antiteror awal tahun ini, menjadikan dukungan terhadap grup aksi tersebut sebagai tindak pidana yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.
Dua anggota kelompok tersebut memasuki pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Brize Norton, Inggris, pada Rabu, 3 September 2025, dan merusak dua pesawat dengan cat merah. Kelompok tersebut merilis video yang memperlihatkan para aktivis menyemprotkan cat ke mesin turbin jet dan merusaknya dengan linggis.
Palestine Action
"Serangan memalukan terhadap Brize Norton adalah yang terbaru dalam sejarah panjang kerusakan kriminal yang tidak dapat diterima oleh Palestine Action," kata Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper dalam pernyataan tertulis pada parlemen.
Cooper mengatakan, tindakan terbaru kelompok tersebut, termasuk serangan terhadap pabrik pertahanan di Glasgow pada 2022, telah mengakibatkan kerusakan yang mencapai jutaan pound. "Usaha pertahanan Inggris sangat penting bagi keamanan nasional negara ini, dan pemerintah ini tidak akan menoleransi pihak-pihak yang membahayakan keamanan tersebut," tambahnya.
Pengumuman Cooper muncul saat pengunjuk rasa yang mendukung Palestine Action bentrok dengan polisi selama demonstrasi di pusat kota London. Palestine Action menggambarkan larangan tersebut sebagai "reaksi tidak terkendali" yang ingin ditentangnya.
Menggugat Larangan
Pesawat dari RAF Brize Norton secara teratur terbang ke RAF Akrotiri di Siprus, pangkalan udara utama Inggris untuk operasi di Timur Tengah. Inggris telah mengirim lebih banyak jet tempur Typhoon dan tanker Voyager ke Siprus sejak perang Israel-Iran dimulai seminggu lalu untuk apa yang disebut Starmer sebagai "dukungan kontingensi."
Pemerintah mengatakan, rancangan perintah tersebut akan diajukan ke parlemen minggu depan, dan para anggota parlemen masih perlu menyetujuinya. Daftar organisasi terlarang di Inggris mencakup sekitar 80 kelompok, termasuk Hamas dan al-Qaeda, serta kelompok sayap kanan domestik, seperti National Action.
Palestine Action telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi untuk menggugat larangan tersebut, sebuah putusan yang ingin dibatalkan pemerintah. Kasus ini masih berlangsung, dengan sidang dijadwalkan pada 25 September 2025, lapor TRT World.