Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.
"Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Advertisement
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan. Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.
"Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.
Baco memastikan DPRD Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.
Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan," ucap Baco.
Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.
"Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi," ucap dia.
Revisi Aturan Masih Dibahas
Baco juga menyebut revisi aturan mengenai tunjangan masih dibahas. Menurutnya, langkah hati-hati diperlukan agar tidak terjadi perubahan berulang kali.
"Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap," ucap dia.
Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.
Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tembus Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.
Ini Cara Pramono Anung Agar Anak Muda di Jakarta Bisa Punya Hunian
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti persoalan hunian sebagai salah satu faktor yang membuat anak muda di Jakarta ragu untuk menikah. Menurutnya, banyak generasi muda Jakarta yang menunda pernikahan karena belum mampu memiliki rumah.
"Program atau persoalan utama di Jakarta ini banyak sekali anak-anak muda yang mau menikah tidak berani karena persoalannya adalah perumahan," kata Pramono dalam pembukaan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Balai Kota Jakarta, Rabu 10 September 2025.
Dia pun menilai kehadiran program perumahan dari pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi warga Jakarta, terutama generasi muda. Ia menyebut bahwa subsidi dan kemudahan kredit perumahan yang ditawarkan melalui KPP diharapkan mampu mendorong keberanian anak muda untuk segera menikah.
"Kebetulan ada film bagus yang namanya Home Sweet Loan yang mengabarkan bahwa memang untuk memperoleh hunian atau perumahan itu sangat sulit sekali. Dengan adanya subsidi program KPP ini, mudah-mudahan membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah," kata Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga melaporkan rencana pembangunan 19.800 unit rumah di Jakarta yang sedang dipersiapkan Pemprov DKI.
Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat
Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian yang kian mendesak di ibu kota. Pemprov DKI, lanjutnya, juga telah meluncurkan aplikasi Sirukim untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hunian.
Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah masyarakat mendaftar program perumahan.
Pramono mengungkapkan, kerja sama dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar program perumahan dapat berjalan efektif di Jakarta. Ia mengingatkan, jika subsidi yang disediakan pemerintah tidak dimanfaatkan, maka masyarakat sendiri yang akan merugi.
“Jakarta ini karena kebutuhannya dibandingkan dengan provinsi lain pasti lebih besar. Karena itu sosialisasi kredit program perumahan di level provinsi ini harus bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, program KPP merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah. Pramono menilai, program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta yang terus bertambah, terutama generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan.