Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri mengecam eskalasi militer Israel yang dalam 48 jam terakhir menyerang 5 wilayah Qatar, Suriah, Lebanon, Tunisia, dan Gaza.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS Syahrul Aidi Maazat. Dia menilai, tindakan Israel tersebut merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
Advertisement
"Serangan Israel ke Qatar dan negara-negara lain bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. PKS memandang ini sebagai agresi militer yang harus dihentikan segera," ujar Syahrul Aidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia menyebut, serangan paling mengejutkan terjadi pada Selasa 9 September 2025, ketika jet tempur Israel meluncurkan serangan udara ke Doha, Qatar, menargetkan para pemimpin Hamas yang tengah membahas gencatan senjata.
"Dari serangan tersebut, sedikitnya enam orang tewas dan sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Pemerintah Qatar mengecam keras aksi itu sebagai agresi brutal sekaligus pelanggaran kedaulatan negara," terang Syahrul.
Selain Qatar, lanjut dia, Israel juga menghantam beberapa titik strategis di Suriah, termasuk Latakia, Homs, dan Palmyra, yang berisi instalasi pertahanan udara serta infrastruktur militer.
"Di Lebanon, serangan drone menargetkan kendaraan yang diduga membawa anggota Hezbollah di dekat Jiyyeh, selatan Beirut, dan melukai sejumlah orang," ucap Syahrul.
"Di Tunisia, Israel dilaporkan menyerang kapal Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Sementara di Gaza, Israel menggencarkan serangan darat dan udara di distrik Rimal, sekaligus memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke zona kemanusiaan," sambung dia.
Minta Indonesia Ambil Sikap Tegas
Melihat rangkaian serangan tersebut, DPP PKS mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas di forum internasional.
"Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap keras serangan Israel terhadap Qatar, Suriah, Lebanon, dan Gaza melalui forum PBB dan OKI meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi kedaulatan negara-negara yang diserang," kata Syahrul.
"Seluruh elemen bangsa Indonesia harus melakukan tindakan lebih aktif menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara ASEAN, OKI, parlemen dunia dan Gerakan Non-Blok untuk menekan Israel serta memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan masyarakat sipil yang terdampak di Qatar, Suriah, dan Lebanon," sambung Syahrul Aidi.
Anggota Komisi I DPR RI itu menekankan, Indonesia tidak boleh mengambil posisi pasif dan harus bersikap tegas karena itu sudah diatur dalam UUD 1945.
"Indonesia tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran kedaulatan dan kemanusiaan ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia harus berdiri di garda terdepan membela keadilan dan perdamaian," terang lulusan Al Azhar Mesir itu.
"PKS menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan diplomasi internasional, membela hak-hak rakyat Palestina, serta mendorong penghentian agresi militer Israel di kawasan Timur Tengah," tandas Syahrul.
Israel Serang Pimpinan Hamas di Qatar
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas di Qatar pada Selasa 9 September 2025, ketika mereka tengah membahas usulan gencatan senjata di Gaza yang diajukan Amerika Serikat (AS).
Asap hitam dilaporkan membumbung di atas cakrawala ibu kota Qatar, Doha. Pihak berwenang setempat mengakui adanya serangan itu. Belum jelas apakah serangan Israel memicu jatuhnya korban.
Ini adalah kali kedua Qatar menjadi sasaran serangan langsung dalam hampir dua tahun perang di Timur Tengah — sebelumnya Iran menyerang pangkalan AS di negara itu — sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel selatan. Qatar sendiri berperan sebagai mediator utama antara Hamas dan Israel.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan Israel dengan mengatakan, "Semua pihak harus bekerja untuk mencapai gencatan senjata permanen, bukan menghancurkannya."
Belum jelas bagaimana serangan dilakukan, meskipun juru bicara militer Israel Kol. Avichay Adraee mengakui bahwa Angkatan Udara Israel yang melakukan serangan tersebut. Pesawat-pesawat Qatar Airways disebut tetap mendarat di Doha di tengah serangan, sementara setidaknya satu pesawat tempur Angkatan Udara Qatar lepas landas untuk berpatroli di udara negara itu.
Pejabat Israel kerap mengirimkan pesan campuran sepanjang perang terbaru di Gaza, di satu sisi mengandalkan mediasi Qatar, namun di sisi lain meragukan kesediaan Qatar menekan Hamas.
Tindakan Pengecut
Dalam pernyataan setelah serangan, yang tidak secara spesifik menyebut Qatar, militer Israel mengatakan para pemimpin Hamas bertanggung jawab langsung atas pembantaian brutal 7 Oktober dan telah mengatur serta mengendalikan perang melawan Negara Israel.
Israel mengatakan menggunakan senjata presisi dan intelijen tambahan dalam serangan itu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Seorang pejabat Israel, yang berbicara kepada Associated Press dengan syarat anonim karena membahas detail di luar pernyataan resmi, mengonfirmasi bahwa Israel memang menargetkan Hamas di Qatar.
Qatar mengecam serangan Israel terhadap markas politik Hamas di Doha, yang disebutnya sebagai tindakan pengecut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari menggarisbawahi serangan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional.
"Qatar tidak akan menoleransi perilaku sembrono Israel, gangguan terhadap keamanan regional, maupun tindakan apa pun yang mengancam keamanan dan kedaulatannya," tegas al-Ansari.