Liputan6.com, Jakarta Awal September 2025 membawa kabar baik bagi masyarakat, karena harga beras di berbagai daerah mulai mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di Zona I dan II tercatat menurun, meski di Zona III yang meliputi Maluku dan Papua, harga masih menunjukkan tren kenaikan.
Pada akhir Agustus, tercatat ada 214 daerah yang mengalami kenaikan harga. Namun, jumlah tersebut menyusut tajam pada awal September, dengan hanya 100 daerah yang masih mencatat kenaikan. Artinya, sebanyak 114 daerah kini mulai menikmati penurunan harga beras.
Advertisement
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah. Ia menilai, penurunan harga beras merupakan hasil nyata dari langkah penertiban perdagangan beras dan intensifnya operasi pasar.
“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Soroti Peran BULOG Jaga Stabilitas Harga
Jaelani menekankan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.
“Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga.
“Bulog jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” pungkas Jaelani.
Operasi Pasar Penting Jaga Stabilitas Harga
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa operasi pasar merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. “Operasi pasar ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk melindungi rakyat. Kami ingin memastikan beras tersedia cukup, harga stabil, dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Karena itu, intervensi akan terus kami lakukan secara konsisten,” tegas Mentan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi menyebut fenomena penurunan harga beras kali ini sebagai capaian yang luar biasa. “Belum pernah saya mengalami penurunan setajam ini dalam dua tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa intervensi cadangan beras Bulog dan operasi pasar Kementan berhasil menstabilkan harga,” ujar Tito.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengintensifkan operasi pasar serta memperkuat kerja sama lintas kementerian, Bulog, dan pemerintah daerah agar stabilisasi harga beras berlangsung merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur yang masih menjadi perhatian utama.