Liputan6.com, Jakarta Sejumlah artis Tanah Air menyuarakan tuntutan 17+8 kepada Pemerintah Indonesia menyusul kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang melukai hati nurani rakyat. Tuntutan 17+8 menggema di medsos dengan didominasi warna brave pink dan hero green.
Sutradara film Pengabdi Setan, Joko Anwar terang-terangan mengnggah tuntutan 17+8 seraya menjabarkan detail 17 dan 8 tuntutan yang dimaksud. Unggahan serupa juga disampaikan Ayu Ting Ting di medsos seraya mengirim semangat untuk warga.
Advertisement
Meski sedang ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani turut bersuara di akun Instagram tervifikasi lewat adminnya. Bintang film Nenek Gayung juga mengucap salam perjuangan.
Laporan khas Showbiz Liputan6.com menghimpun 6 artis yang mengunggah warna brave pink hero green dalam menyuarakan tuntutan 17+8 kepada Pemerintah Indonesia. Siapa saja mereka? Mari kita simak.
1. Joko Anwar
Joko Anwar yang tahun ini merilis film Pengepungan di Bukit Duri mengunggah tuntutan 17+8 lalu menguak detail tuntutan di akun Instagram terverifikasi. “Akuntabilitas, nurani, sekarang,” cuitnya bersama unggahan ini.
Berikut poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak untuk segera diwujudkan pemerintah pada 5 September 2025:
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik