Di tengah upaya pemerintah mendapatkan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013, sejumlah fraksi penentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Salah satu diantaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan yang membuat postur APBN tandingan dari usulan yang diajukan pemerintah.
Dari buku kecil berjudul Postur APBN-P 2013 Pro Desa Versi PDI Perjuangan yang diperoleh Liputan6.com di persimpangan Jalan Pemuda, Jakarta, Senin (17/6/2013), fraksi oposisi pemerintah ini membuat peenjelasan dalam 24 halaman.
Dalam salah satu bagian buku bersampul merah tersebut, PDI Perjuangan mengaku fraksinya memprioritaskan tambahan belanja untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan.
PDI Perjuangan juga menilai pemerintah lebih banyak menghabiskan belanjanya untuk tambahan anggaran belanja di kementerian/lembaga, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan Bantuan Sosial (Bansos).
Sementara, tambahan belanja untuk subsidi BBM sangat kecil yaitu Rp 6 triliun sehingga rakyat harus menanggung subsidi BBM dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Untuk menunjukan sikap sekaligus memberikan solusi terhadap tekanan APBN 2013, Fraksi PDI Perjuangan juga mengeluarkan semacam APBN-P 2013 tandingan yang diklaimnya Pro Desa.
Berikut adalah perbandingan RAPBN 2013 versi pemerintah dan PDI Perjuangan:
(Shd)
Salah satu diantaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan yang membuat postur APBN tandingan dari usulan yang diajukan pemerintah.
Dari buku kecil berjudul Postur APBN-P 2013 Pro Desa Versi PDI Perjuangan yang diperoleh Liputan6.com di persimpangan Jalan Pemuda, Jakarta, Senin (17/6/2013), fraksi oposisi pemerintah ini membuat peenjelasan dalam 24 halaman.
Dalam salah satu bagian buku bersampul merah tersebut, PDI Perjuangan mengaku fraksinya memprioritaskan tambahan belanja untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan.
PDI Perjuangan juga menilai pemerintah lebih banyak menghabiskan belanjanya untuk tambahan anggaran belanja di kementerian/lembaga, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan Bantuan Sosial (Bansos).
Sementara, tambahan belanja untuk subsidi BBM sangat kecil yaitu Rp 6 triliun sehingga rakyat harus menanggung subsidi BBM dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Untuk menunjukan sikap sekaligus memberikan solusi terhadap tekanan APBN 2013, Fraksi PDI Perjuangan juga mengeluarkan semacam APBN-P 2013 tandingan yang diklaimnya Pro Desa.
Berikut adalah perbandingan RAPBN 2013 versi pemerintah dan PDI Perjuangan:
| Jenis | Pemerintah | Fraksi PDI Perjuangan |
| (Rp Triliun) | (Rp Triliun) | |
| I. Tambahan Penerimaan | 116 | 127 |
| 1. Sisa anggaran lebih (Kas Negara) | 20 | 32 |
| 2. SBN | 51 | 50 |
| 3. Pemotongan anggaran K/L | 22 | 22 |
| 4. Penerimaan Migas, Pajak, non pajak | 23 | 23 |
| II. Tambahan Belanja | 116 | 127 |
| 1. Subsidi BBM | 6 | 48 |
| 2. Subsidi Listrik | 19 | 19 |
| 3. pendidikan | 9 | 10 |
| 4. Defisit Penerimaan | 41 | 41 |
| 5. Pro Desa | 0 | 6,9 |
| 6. BLSM + Bansos | 20,3 | 0 |
| 7. Kementerian | 20,7 | 2,1 |
(Shd)