Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh dan Penjarah Rumah Pejabat

Prabowo menekankan pentingnya aparat menjaga keamanan individu, pejabat, serta institusi negara dari segala bentuk ancaman.

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroDiperbarui 31 Agustus 2025, 19:34 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin menggelar konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kerusuhan, penjarahan, maupun tindakan kriminal lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, usai rapat terbatas bersama Presiden di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya aparat menjaga keamanan individu, pejabat, serta institusi negara dari segala bentuk ancaman.

"Beliau telah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum,” kata Sjafrie.

Sjafrie menegaskan, Presiden memberikan instruksi agar seluruh tindakan kriminal, mulai dari perusakan fasilitas umum, harta benda pribadi, hingga penjarahan, ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun kediaman pejabat yang mengalami penjarahan, petugas diminta tidak ragu bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan maupun penjarah, baik di wilayah pribadi maupun institusi negara,” jelasnya.

 

Pastikan Sinergitas TNI-Polri

Usai aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Kamis (28/8/2025) dibubarkan, sekelompok massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Menurut Sjafrie, Polri dan TNI akan terus bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta yang berpotensi mengancam kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Sjafrie juga memastikan, pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk mencederai kepentingan rakyat maupun merusak stabilitas negara.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 lebih buruk daripada 2015 (liputan6/abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya