Liputan6.com, Jakarta Centre of Srategic and International Studies (CSIS) ingatkan risiko Crowding Out dari Program Prioritas Prabowo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Advertisement
Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, risiko tersebut dipengaruhi oleh peningkatan anggaran program prioritas Presiden Prabowo di tahun depan.
Diantaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya meningkat dari Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun. Program Koperasi Merah Putih mendapat alokasi Rp181,8 triliun, dengan Rp83 triliun di antaranya berasal dari APBN yang disalurkan melalui bank-bank Himbara.
Selain itu, pembangunan 3 juta rumah mendapat dukungan Rp57,7 triliun untuk membangun 770 ribu unit rumah. Tak kalah besar, ketahanan energi dialokasikan Rp402,4 triliun, sementara ketahanan pangan Rp164,6 triliun.
"Ini jumlah yang sangat besar peningkatannya dibanding RAPBN sebelumnya," kata Deni dalam Media Briefing RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, Senin (18/8/2025).
Di balik alokasi jumbo tersebut, CSIS mengingatkan potensi risiko yang patut diwaspadai. Deni menilai pembiayaan program besar-besaran melalui keterlibatan Bank Indonesia dan bank-bank Himbara bisa menimbulkan efek crowding out.
"Adanya program-program ini juga berpotensi dapat memicu crowding out efek terhadap konsumsi dan investasi swasta. Terutama ketika ini melibatkan Bank Indonesia atau Bank-Bank Himbara yang dipaksa untuk turut membiayai program-program tersebut," jelasnya.
Efek Crowding Out
Deni menjelaskan, bahwa efek crowding out bisa terjadi ketika ruang likuiditas perbankan yang semestinya dialokasikan untuk swasta terserap ke pembiayaan program pemerintah. Akibatnya, dunia usaha menghadapi keterbatasan pembiayaan dengan bunga yang mungkin lebih tinggi.
Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menekan investasi produktif dan memperlambat daya dorong konsumsi rumah tangga, dua komponen penting perekonomian nasional.
"Ini bisa mengganggu stabilitas makroekonomi Indonesia," ujarnya.
Perlunya Desain Ulang agar Lebih Efisien
Selain risiko crowding out, CSIS juga mencatat potensi dominasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan program prioritas. Keterlibatan TNI maupun Polri yang besar bisa mendorong sentralisasi, sementara peran pemerintah daerah justru melemah akibat penurunan transfer ke daerah (TKD).
Karena itu, CSIS merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang desain program prioritas. Fokusnya bukan pada besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan.
"Pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," pungkasnya.