Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memasang target defisit anggaran 2026 sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun pada tahun berikutnya di 2027 atau 2028, RI 1 ingin negara tidak lagi defisit APBN.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Seraya berkaca pada kebijakan Bupati Pati yang melakukan penyesuaian pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen, dan berujung panas.
Advertisement
Dalam konteks ini, Faisal menilai wajar jika kabinet pemerintahan Prabowo punya sejumlah program prioritas baru. Dengan catatan, itu sudah dihitung secara pasti agar sesuai dengan kemampuan anggaran.
"Sebetulnya yang sekarang dengan melakukan pemangkasan/efisiensi, terutama pada pos-pos yang selama ini membengkak seperti misalkan rapat, perjalanan dinas, memang ada kan kasus-kasus itu," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (16/8/2025).
"Tapi kalau kemudian dipukul rata sampai juga kepada perjalanan dinas yang dibutuhkan, atau rapat-rapat yang dibutuhkan, ini kan malah jadi backfire terhadap perekonomian," dia mengingatkan.
Artinya, dia menambahkan, jika pemerintah hendak menekan defisit anggaran bukan serta merta hanya melihat besarannya saja, tapi harus dikontrol hingga ke hal yang teknis.
"Karena kalau tidak berdampak terhadap perekonomian. Seperti yang dialami oleh industri pariwisata/perhotelan yang selama semester pertama mengalami penurunan tajam," kata Faisal.
Potensi Jadi Bumerang bagi Ekonomi
Berikutnya, Faisal juga menyoroti strategi pemerintah dalam menarik penerimaan negara. Sebab jika itu digenjot secara tidak hati-hati untuk menekan defisit, justru dikhawatirkan akan berbalik jadi bumerang terhadap perekonomian.
Dalam kasus ini, ia mengambil contoh kebijakan Bupati Pati yang menyulut aksi massa, imbas menaikan PBB hingga 250 pesen.
"Contohnya misalnya yang di tingkat daerah, gejolak yang terjadi di Pati mendorong penerimaan secara serampangan, menimbulkan reaksi," ujar dia.
Kerjaan Tidak Mudah
Alhasil, Faisal menilai kebijakan pengendalian yang negara memang tidak mudah. "Artinya pemerintah perlu menjalankan kebijakan penerimaan maupun belanjanya betul-betul dalam disiplin fiskal yang baik untuk menekan defisit," imbuhnya.
Bilamana realisasi anggaran pada 2027/2028 nantinya masih defisit, Faisal tidak ingin menilai itu sebagai hasil yang buruk. Yang penting, bagaimana pemerintah bisa memangkas dan mengelola defisit.
"Kalau langkah itu dilakukan dengan cara tidak hati-hati tadi, itu justru malah tidak bagus juga fungsi APBN sebagai penggerak ekonomi dan peredam shock terhadap global," pungkas Faisal.