Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Penghapusan tantiem ini disebut bisa menghemat sekitar Rp 17-18 triliun.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kebijakan pengurangan jumlah komisaris telah diperintahkan Prabowo sejak beberapa waktu lalu. Sementara itu, soal tantiem pejabat BUMN, dihitung bisa menghemat hingga Rp 18 triliun.
Advertisement
"Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar 1 bulan setengah yang lalu, bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris. Itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN, jumlahnya dikurangi," kata Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Lalu yang kedua memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada. Sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," ia menambahkan.
Dasco menghitung, jika kebijakan itu dijalankan dengan baik, bisa memberikan dampak positif melalui program yang bermanfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, terkait banyaknya wakil menteri yang menjabat komisaris, Dasco menerangkan seluruhnya tak mendapatkan tantiem. Adapun fungsinya adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawasi perusahaan pelat merah.
"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem banyak kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," tutur Dasco.
Prabowo Hapus Tantiem BUMN
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Hal itu disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN asetnya senilai lebih dari USD1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada negara minimal USD50 miliar.
Bereskan BUMN
"Kalau USD50 miliar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujarnya.
Prabowo mengaku tidak mengetahui arti istilah tantiem. Namun, menurutnya tantiem dalam BUMN dinilai tidak bermanfaat terhadap perekonomian negara.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujarnya.
Komisaris Dapat Tantiem Rp 40 Miliar Setahun
Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak wajar. Ia menyebut ada komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak efisien, salah satunya dari jumlah komisaris yang terlalu banyak. Ia menegaskan akan memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang, bahkan jika memungkinkan hanya 4 atau 5 orang.