Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai pemerintah mengambil langkah moderat dan realistis dalam menyusun asumsi ekonomi makro RAPBN 2026.
Hal itu disampaikannya merespons Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).
Advertisement
Dalam Nota Keuangan tersebut, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen, inflasi di level 2,5 persen, dan kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS. Sementara harga ICP 70 dolar AS/barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel/hari, dan limiting gas bumi 984 setara ribu barel/hari.
"Usulan atas angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah di KEM PPKF," jelas Said.
Politikus PDIP ini menyebut pilihan angka moderat ini realistis, mengingat tantangan global pada tahun 2026, termasuk tarif baru dari Presiden AS Donald Trump.
"Akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden Trump, efek rambatan konflik geopolitik, menurunya daya beli rumah tangga, serta banyaknya lay off pada sektor manufaktur," ujarnya.
Berhati-hati soal Pajak
Di sisi pendapatan negara, pemerintah menargetkan Rp3.147,7 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.786,5 triliun. Dengan postur ini, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan 2,48 persen atau Rp638,8 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2025.
Meski mendukung target pendapatan negara yang tinggi, Said mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati, terutama terkait kebijakan pajak.
"Saat ini ada sensitivitas tinggi ditengah tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemda," ungkap politisi dari PDI Perjuangan itu.
"Pemerintah hendaknya hati hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan," imbuhnya.
Kejar Wajib Pajak
Maka dari itu, Said menyarankan pemerintah memprioritaskan pengejaran wajib pajak yang menghindari kewajiban, memanfaatkan peluang perpajakan global pasca-kesepakatan OECD, mengoptimalkan pajak karbon, serta meningkatkan investasi di sektor sumber daya alam (SDA) agar penerimaan negara dari bagi hasil SDA semakin membesar.
Terkait belanja negara, Said menyoroti besarnya alokasi untuk belanja pusat yang mencapai Rp3.136,5 triliun, naik Rp435,1 triliun dari APBN 2025. Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919,9 triliun.
Menurutnya, kecenderungan memusatnya anggaran di pemerintah pusat dan menyusutnya kewenangan daerah pasca UU Cipta Kerja dapat melemahkan fiskal daerah.
"Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat," tutupnya.
Prabowo Pamer Capaian Stimulus Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian terkait stimulus ekonomi dan berbagai program sosial sejak awal tahun 2025.
Meskipun berhasil memberikan sejumlah stimulus ekonomi dan program sosial, Prabowo menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Ia menegaskan, pemerintah responsif menghadapi tekanan eksternal yang berdampak pada perekonomian domestik.
"Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp 33 triliun diberikan pada Januari 2025," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menjelaskan, stimulus tahap kedua senilai Rp 24,4 triliun telah digelontorkan pada Juni 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), di antaranya Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.