Liputan6.com, Jakarta Suhu politik di Pati memuncak setelah kebijakan Bupati Sudewo memicu gelombang penolakan. Meski keputusan yang menuai polemik itu sudah dicabut, arus massa yang berencana turun ke jalan pada Rabu (13/8/2025) tetap tak terbendung.
Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu siap melakukan aksinya, mereka punya satu misi, melengserkan Bupati Pati Sudewo.
Advertisement
Isu ini berubah, usai Bupati Sudewo menyatakan pembatalan kenaikan PBB sebesar 250 Persen, yang semula menjadi isu besar dalam unjuk rasa itu.
"Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo harus mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati," ujar Supriyono penggagas aksi demo 13 Agustus.
Supriyono mengaku bahwa persiapan untuk unjuk rasa besar-besaran sebagai balasan atas tantangan Bupati Sudewo juga sudah selesai dan tinggal eksekusi saja.
Dia memaparkan jumlah peserta unjuk rasa yang sudah terkonfirmasi sebanyak 50 ribu lebih. Massa siap datang memenuhi kawasan Alun-alun Pati. Dia mengklaim bahwa jumlah massa tersebut melebihi tantangan Bupati Pati, Sudewo.
Nimerodi Gulo, kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut, ini bisa dijadikan pelajaran bagi Bupati Sudewo, agar tak berperilaku arogan, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kami minta agar kebijakan-kebijakan semacam ini (kontroversial) dikaji ulang. Aksi 13 Agustus 2025 adalah respons atas pernyataan terbuka Bupati Pati yang dianggap menganggap dirinya sebagai raja," kata dia.
Spanduk dan Donasi Membanjiri Pati
Aroma perlawanan juga terlihat semakin pekat di Pati. Spanduk berisi desakan mundur untuk Bupati Sudewo mulai menghiasi sudut-sudut kota, salah satunya terbentang di depan kantor bupati.
Bahkan di lokasi posko donasi yang didirikan di sisi barat Kantor Bupati Pati atau di kawasan Alun-alun Kota Pati, sudah dipenuhi tumpukan ribuan dos air mineral.
Tak hanya air mineral, juga tampak bertundun tundun buah pisang sumbangan dari warga. Barang–barang donasi itu dijajar rapi menutup pagar tembok Kantor Bupati Pati.
Di posko tersebut juga terpasang spanduk yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Spanduk berukuran besar itu dipasang di bawah videotron. Sejumlah tulisan tuntutan massa, di antaranya ‘Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra’, Pantang Pulang Sebelum Sudewo Tumbang’.
Sejumlah baliho sebagai bentuk kekecewaan warga Pati agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, juga menghiasi titik-titik strategis di Kota Pati.
PCNU Pati Keluarkan Maklumat
Kondisi ini pun disikapi serius jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan mengeluarkan maklumat.
"Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak," ujar Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim.
Penjelasan maklumat ini terungkap melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Senin (11/8/2025). Maklumat ini hasil rapat gabungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Pati di rumah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin.
Rapat tersebut berlangsung di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. Dalam rapat itu, Rais Syuriyah PCNU Pati, KH Minanurrohman beserta serta jajaran Tanfidziyah PCNU Pati turut hadir.
Bupati Sudewo Diminta Introspeksi Diri
Yusuf meminta semua pihak ikut menjaga kondusivitas Pati. Pihak-pihak yang ingin berunjuk rasa diminta tetap bersikap tertib.
"Poin pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi," kata Yusuf.
Harapan yang sama juga dia sampaikan pada aparat keamanan. Tetap menjaga kondusivitas, tidak represif dan mengedepankan pendekatan persuasif saat unjuk rasa 13 Agustus.
"Sedangkan poin keempat, memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat," ujar Yusuf.