Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (12/8/2025). Agenda utama kunjungan tersebut adalah meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang berada di wilayah Gunung Susu, Wamena.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama sejumlah pejabat terkait turut hadir mendampingi. Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana. Rombongan juga menyaksikan langsung proses pembangunan yang sudah dimulai, terlihat dari beroperasinya alat-alat berat di lokasi.
Advertisement
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah berlangsung sejak lama. Kebijakan tersebut lahir berdasarkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran di Papua, termasuk di Papua Pegunungan. Apalagi, wilayah Papua diketahui sangat luas.
"Nah, oleh karena itu daerahnya luas sekali. Penduduknya lima juta satu Pulau Papua. Bayangkan dengan Jawa yang sepertiga Pulau Papua itu penduduknya 150 juta," ujar Mendagri.
Mendagri menyebut, di awal perencanaan penetapan KIPP sempat terjadi dinamika di antara para suku di Papua Pegunungan. Namun, hal itu dapat diatasi dengan baik sehingga kini telah ditetapkan bahwa KIPP berada di kawasan Gunung Susu. Nantinya, untuk instansi pemerintahan vertikal akan ditempatkan di Kawasan Wouma, Walesi, Wamena.
"Nah saya hari ini jujur sangat berterima kasih dan gembira karena Bapak [Gubernur Papua Pegunungan] sudah ambil keputusan. Dan bahkan sudah mengeksekusi dengan memulai penyiapan lahan. Ini sudah clear and clean Pak ya," sambung Mendagri.
Ia menyarankan, untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga dapat berkoordinasi dengan Wamendagri Ribka Haluk untuk meneruskannya kepada jajaran kementerian atau lembaga lainnya.
"Kita harapkan kalau sudah selesai dikerjakan, dimulai, ya mudah-mudahan tahun depan sudah selesai," tandasnya.
(*)