Liputan6.com, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemerintah harus memprioritaskan verifikasi data sebelum mengambil keputusan terkait program bantuan sosial (bansos).
Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan 27.932 pegawai BUMN menerima bansos.
Advertisement
"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” tambahnya.
Puan menekankan, verifikasi data yang akurat dan terkini harus menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan atau perubahan program bantuan. Menurutnya, kesalahan data berpotensi membuat bantuan salah sasaran.
"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.
Dorong Perbaikan Data
PPATK mengungkap temuan tersebut berasal dari penelusuran terhadap satu bank penyalur. Selain pegawai BUMN, tercatat 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial.
Puan juga mengingatkan perlunya koordinasi antarkementerian berdasarkan data terbaru. Dia mencontohkan saat menjabat sebagai Menko PMK, evaluasi data selalu dilakukan sebelum memutuskan perbaikan atau perubahan program.
“Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki,” ungkapnya.
Maka dari itu, Puan kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam kebijakan sosial.
“Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," pungkasnya.
Dokter hingga Pejabat Eksekutif Dapat Bansos
Diberitakan sebelumnya, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terindikasi menerima bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur.
PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6 ribu orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial.