Liputan6.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal dirinya yang menunjuk juru bicara (jubir) mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, Sahrin Hamid sebagai Komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan, ada dua pertimbangan sebelum dia memutuskan mengangkat seseorang menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Advertisement
“Pertama, tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Pramono mencontohkan, penunjukan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Menurut Pramono, salah satu pertimbangannya menunjuk Prasetyo karena sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta selama dua periode.
“Karena memang selama ini beliau ini kan sudah dua periode menjadi ketua DPRD tentunya kan tahu urusan PAM dan saya membutuhkan itu,” ungkap Pramono.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” kata dia.
Penyegaran Struktur Jakpro
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merombak susunan dewan komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Perubahan susunan dewan komisaris terbaru ini disusun berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).
Menurut VP Corporate Secretary PT Jakpro, Yeni Widayanti, pergantian susunan komisaris ini sebagai bagian dari upaya penyegaran struktur pengawasan perusahaan untuk semakin memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi, seiring dengan peran strategis Jakpro dalam pembangunan Jakarta menuju kota global yang berkelanjutan.
“Susunan ini mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan serta memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota,” kata Yeni dalam keterangan tertulis, diterima Senin (4/8/2025).
Dalam susunan dewan komisaris yang baru, ada nama Sahrin Hamid, seorang figur penting dalam lingkaran politik Anies Baswedan.
Sahrin Hamid selama ini dikenal sebagai juru bicara (juru bicara resmi) Anies Baswedan. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) ormas Gerakan Rakyat, yang dekat dengan basis politik Anies Baswedan.
Terdapat pula Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Khresna Putra. Selain Khresna Putra dan Sahrin Hamid, Pemprov Jakarta juga menunjuk Kepala BP BUMD DKI Syaefuloh Hidayat sebagai komisaris Jakpro.