Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong pemerintah lebih serius dan progresif mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Menurut dia, target bauran energi nasional sebesar 35% dari EBT idealnya dapat dicapai lebih cepat, bukan menunggu hingga tahun 2030.
“Target 35% pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret. Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini," kata Ratna dalam keterangan pers diterima, Selasa (5/8/2025).
Advertisement
Ratna menilai, Indonesia sudah siap secara teknologi, sumber daya, dan komitmen politik. Artinya, hal yang dilakukan hanyalah kemauan melaksanakan.
"Semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana kemauan dan kebijakan didorong lebih progresif,” jelas Ratna.
Politisi PKB ini menekankan pentingnya akselerasi pembangunan EBT sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim global dan menjamin keberlanjutan energi nasional. Dia optimis, Indonesia memiliki potensi besar EBT seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, dan bioenergi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Negara kita sangat kaya akan potensi EBT. Tapi selama ini justru yang banyak dibangun masih dominan energi fosil," catat Ratna.
"Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana," imbuhnya.
Lambannya Transisi Akan Berdampak
Ratna khawatir, lambannya transisi energi akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Karenanya, dia meminta Kementerian ESDM bersama PLN dan lembaga terkait melakukan terobosan kebijakan dan realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT benar-benar terjadi secara massif dan merata.
“Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita. Dan itu harus mulai dibuktikan tahun ini, bukan ditunda sampai 2030,” dia menandasi.