Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi One Piece di sejumlah daerah di Indonesia.
Menurutnya, fenomena ini adalah bentuk ekspresi politik dari sebagian masyarakat, namun sayangnya diarahkan ke sasaran yang tidak tepat alias salah alamat.
Advertisement
“Ini adalah ekspresi politik yang sayangnya salah alamat. Gugatan terhadap pemerintah jangan sampai mengurangi patriotisme atau rasa cinta Tanah Air,” ujar Willy dalam keterangannya, Sabtu (2/7/2025).
Ia menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam membedakan antara negara dan pemerintah.
“Gugatannya ditujukan terhadap pemerintah, tapi yang kena adalah negara. Ini menunjukkan kurangnya literasi sebagian anak bangsa tentang mana negara, mana pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara, apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” katanya.
Proporsional
Willy pun mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara proporsional. Semua dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran tertentu.
“Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu. Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dia juga menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti ini biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup.
“Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ujarnya.
“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris, karena gugatan itu tak relevan,” sambungnya.
Jangan Terjebak dalam Provokasi
Meski begitu, ia menolak gagasan untuk merespons aksi ini dengan tindakan represif atau bahkan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran.
“Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” jelasnya.
Willy mengajak semua pihak untuk memperbaiki kanal-kanal dialog di dalam kehidupan berbangsa.
"Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa. Jangan-jangan ini muncul karena ruang-ruang dialog tersumbat,” katanya.