Liputan6.com, Jakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2025.
Terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, dengan wilayah prioritas mencakup Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Advertisement
Meskipun Indonesia memasuki kondisi La Niña (kemarau basah) hingga Mei 2025, risiko karhutla tetap tinggi, terutama di wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.
Hal tersebut terungkap dalam Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Palembang yang digelar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.
Penanganan karhutla, saat ini memiliki urgensi yang semakin tinggi salah satunya terkait ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan alam.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatra Selatan, Sudirman, pada sesi pertama. Terlebih, dari luas Provinsi Sumsel yang seluas 8,37 juta hektar, sekitar 1,27 hektarnya merupakan lahan gambut.
“Mitigasi awal, di awal musim kemarau, diperlukan dengan melaksanakan sosialisasi baik ke media sosial, dan lokasi-lokasi di rawan bencana,” tambah Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).
Pembukaan Lahan
Pengendali Ekosistem Hutan Madya Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra, Nurhadi, menjelaskan di samping musim kemarau, upaya pembukaan lahan yang sembarangan juga dapat menyebabkan karhutla.
Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mendukung Manggala Agni yang turun ke lapangan sebagai garda terdepan pemadaman karhutla. Salah satunya, tidak membersihkan lahan dengan membakar.
“Laporkan apabila sulit ditanggulangi, baik kepada pemadam kebakaran dan Manggala Agni. Libatkan masyarakat melalui masyarakat peduli api. Terakhir, lindungi sumber-sumber air khususnya saat kemarau melalui pembuatan sekat kanal atau embung,” papar Nurhadi.
Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Sementara itu, Plt. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi, yang diwakili Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah, Hastuti Wulanningrum, menyampaikan bahwa isu karhutla perlu ditangani bersama, termasuk dari segi komunikasi.
Di tengah meningkatnya isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi sorotan, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola komunikasi krisis semakin penting. Kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta kemampuan media handling secara efektif, kini menjadi sebuah keharusan.
“Kemkomdigi khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, merupakan satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik mengenai isu kebakaran hutan dan lahan,” ujar Hastuti.
Penanggulangan isu karhutla dijelaskan Hastuti tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Kehutanan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam mengelola krisis dan menyampaikan informasi ke masyarakat luas.