Liputan6.com, Jakarta- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang study tour di lingkungan satuan pendidikan ditolak sejumlah kepala daerah. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Study tour dianggap masih memberikan manfaat, terutama jika bermuatan edukasi sejarah.
Tercatat ada lima kepala daerah yang menolak. Mereka adalah Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Advertisement
Muhammad Farhan mengatakan, study tour tidak menjadi masalah. Selama kegiatan itu tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa.
"Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik," ujar Farhan.
Bahkan, Fahran mempersilakan kegiatan tersebut dilakukan di luar kote Bandung. Dia juga menyambut positif kedatangan sekolah dari luar daerah yang ingin belajar di Bandung.
"Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang," katanya.
Awal Mula Larangan Study Tour
Larangan study tour bagi sekolah ini berawal dari keprihatinan Dedi Mulyadi terhadap praktik perjalanan yang dinilai menyimpang dari tujuan pendidikan.
Larangan itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/Kesra 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. SE diterbitkan pada Mei 2025, tiga bulan setelah Dedi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat.
Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi melihat banyak sekolah menggelar study tour ke luar kota yang justru menimbulkan beban finansial bagi orang tua siswa, tanpa manfaat pendidikan yang jelas.
Menurut Dedi, study tour kerap berubah menjadi ajang rekreasi mahal yang minim nilai edukatif. Bahkan, dalam beberapa kasus, siswa justru lebih fokus pada wisata belanja ketimbang pembelajaran. Kondisi ini mendorong Dedi mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh sekolah di wilayahnya mengadakan study tour ke luar kota.
"Sebenarnya itu strategi saya, untuk menekan agar masyarakat Jabar tidak lagi pinjam untuk atas nama sekolah," ungkap Dedi.
Sebagai gantinya, dia mendorong sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan wisata edukatif di dalam daerah.
Dihujani Penolakan, Dedi Mulyadi Tetap Teguh Larang Study Tour
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Bahkan, Dedi sempat didemo ribuan pelaku usaha pariwisata. Namun Dedi tetap konsisten. Baginya, pendidikan harus membentuk karakter dan memperkuat identitas lokal. Bukan sekadar perjalanan jauh yang membebani dan kehilangan arah tujuan.
"Semakin jelas bahwa study tour sebenarnya hanyalah kegiatan piknik atau rekreasi. Buktinya, yang demo kemarin adalah para pelaku usaha pariwisata," tulis Dedi melalui akun Instagram @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).
Meski melarang study tour sekolah, Dedi Mulyadi menegaskan dirinya bukan anti terhadap pariwisata. Dia justru mendukung penuh kemajuan industri pariwisata, namun dengan catatan, pasar utamanya haruslah mereka yang benar-benar mampu secara ekonomi.
“Industri pariwisata harus tetap tumbuh, tapi pengunjungnya adalah mereka yang memang punya kemampuan finansial, termasuk turis asing. Bukan justru keluarga sederhana yang memaksakan diri ikut karena tekanan sosial dari program study tour,” ujar Dedi.
Dia menyoroti fenomena sosial yang kerap terjadi saat siswa tak ikut study tour. Anak-anak kerap merasa dikucilkan, malu, atau takut diejek teman karena tidak ikut. Menurutnya, tekanan semacam itu bisa merusak kepercayaan diri anak dan menciptakan kesenjangan sejak dini.