Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) belum mendapat bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2025. Masalah itu disebabkan karena Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai melalui bank milik negara (Himbara). Hal ini menyebabkan penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos harus dialihkan.
Sebelumnya, sebanyak 1,6 juta dari total 3,6 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang sempat mengalami gagal salur karena terkendala rekening bank kini sudah teratasi. Sisanya, 2 juta penerima bansos masih dalam proses membuka rekening kolektif.
Advertisement
"Jadi masih 2 juta lagi yang dalam proses burekol atau buka rekening kolektif," kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Gus Ipul memastikan, saat sudah memiliki rekening kolektif, mereka akan diberikan kartu yang dijadikan penanda mereka sebagai penerima bansos.
"Biasanya setelah buka rekening kolektifnya selesai, ditindaklanjuti nanti dengan pembagian kartu. Setelah dibagi kartu, kemudian kita salurkan," jelas Gus Ipul.
Target Rampung Pekan Depanr
Gus Ipul berharap, sisa 2 juta KPM bisa segera membuka rekening kolektifnya. Dia menargetkan dalam beberapa pekan ke depan semua KPM sudah mendapatkan bansos.
"Itu yang sementara perkembangannya untuk Bansos," kata Gus Ipul.
Sebagai informasi, data per 1 Juli 2025 sebanyak 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM di Triwulan II telah menerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah tersebut setara dengan Rp5,8 triliun.