Liputan6.com, Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Meskipun kondisi global sedang diliputi ketidakpastian, sistem keuangan nasional dinilai masih kokoh dan resilien.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).
Advertisement
"Menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan ke-II2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Menkeu.
Dia menuturkan, hal ini membuktikan Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi meski tekanan global meningkat.
KSSK mengedepankan sinergi lintas lembaga sebagai kunci menghadapi dinamika eksternal. Sri Mulyani menyebut koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengawasan sektor keuangan menjadi pilar utama stabilitas. Sinergi ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.
"Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur (Bank Indonesia), kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan,” ujarnya.
Ketidakpastian Global Jadi Tantangan Utama
Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, KSSK juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu mengatakan kondisi global saat ini sangat dinamis dan penuh tantangan. Dua faktor utama penyebab ketidakpastian adalah kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan meningkatnya ketegangan geopolitik serta militer di beberapa kawasan dunia. Kedua hal tersebut memberi dampak signifikan pada perekonomian global.
"Kondisi global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga eskalasi dari ketegangan baik geopolitik dan militer telah mewarnai situasi dan disikapi dengan kewaspadaan,” ujarnya.
Negosiasi Tarif
Adapun negosiasi tarif antara AS dan negara mitranya, termasuk Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran pasar. Kebijakan resiprokal ini memicu aksi balasan dari Tiongkok yang memperburuk situasi perdagangan global.
Dampaknya, banyak negara mengalami perlambatan ekspor dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonominya.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah juga menambah kerumitan. Ketidakstabilan politik dan konflik militer mengganggu kelancaran suplai energi global dan memperbesar risiko terhadap sistem keuangan internasional. Situasi ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus meningkatkan kewaspadaan.
"Di Timur Tengah ketegangan geopolitik meningkat dan kedua hal tersebut meningkatkan ketidakpastian yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global, Amerika, Eropa dan Jepang yang mengalami perlambatan,” pungkasnya.