Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan membuat Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT). BUMT yang siap dibentuk ini akan dibuat payung hukumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman saat Rapat Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center, seperti dikutip dari Antara, Senin (28/7/2025).
Advertisement
Ia menuturkan, transmigran tidak hanya akan menjadi pekerja, tetapi akan menjadi pemilik dan bermitra secara setara dengan swasta serta memiliki akses atas nilai tambah dari hulu ke hilir.
“Transmigrasi sekali lagi harus menjadi jembatan strategis antara kekuatan modal dan kebutuhan rakyat, antara pertumbuhan dan pemerataan antara kepemilikan lahan dan produktivitas berkelanjutan,” kata Mentrans Iftitah.
Ia memastikan pembentukan BUMT akan diperkuat oleh payung hukum, dan memberikan perlindungan serta keuntungan bagi para transmigran.
"Nanti regulasinya akan kami lakukan, aturan-aturannya akan kami jalankan dan akan kami buat agar betul-betul ada payung hukumnya Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT)," kata dia.
Secara ilustrasi, ia menjelaskan tanah-tanah yang dimiliki oleh transmigran tidak akan lagi lahan usahanya diberikan secara pribadi ke individu per individu, nanti akan dijadikan kepemilikan bersama.
Adapun, yang diberikan secara pribadi individu ke individu hanya rumah tinggalnya atau lahan untuk dibangunkan rumah tinggalnya.
"Misalkan, contoh ada satu wilayah dimana dunia usaha membutuhkan 10 ribu hektare tanah, yang 10 ribu hektare itu nanti akan dijadikan kepemilikan bersama menjadi aset Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT)," kata Iftitah.
Tak Lagi Dapatkan SHM
Dengan demikian, ia menuturkan, para transmigran tidak akan lagi mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan usaha, tetapi hanya mendapatkan saham-saham.
"Yang menggerakkan nanti itu adalah para transmigran patriot, SDM-SDM unggul, lulusan S2 dan S3 dari universitas terbaik di Indonesia," katanya lagi.
Sementara itu,ia menuturkan, supervisi dan pengawas dari Dewan Komisaris nanti akan berasal dari pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian Transmigrasi untuk manajemennya.
"Kami terus berpikir berencana bagaimana sedetail mungkin dan sevisibel mungkin, bahkan saya challenge kepada staf dan tim perancang kalau bisa komisaris itu tidak perlu diberi gaji atau Rp0 rupiah, karena dijabat secara ex officio. Nanti misalkan ada bonus, baru boleh bagi- bagi hasil," tutur dia.
Lewat Balai Pelatihan, Menteri Transmigrasi Dorong Peningkatan Kompetensi SDM
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya peran Balai Pelatihan dalam mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Oleh karena itu Menteri Iftitah Sulaiman menjadikan pengembangan Balai Pelatihan sebagai langkah membangun SDM sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Transmigrasi.
“Transmigrasi membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi dengan mengirimkan SDM unggul. Peran Balai adalah menyiapkan SDM unggul yang ada,” ujar Iftitah dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).
Sebagai bagian dari kunjungan, Menteri Iftitah juga meninjau berbagai fasilitas unggulan yang dimiliki BBPPM, termasuk pengolah air hujan, fasilitas mess, dan demplot sebagai sarana pendukung pelatihan.
“Fasilitas seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman terbaik. Saya berharap Balai ini dapat terus meningkatkan perannya dalam mencetak SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di kawasan transmigrasi,” tambahnya.
Kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh Menteri Iftitah untuk berdialog dengan para pegawai BBPPM, memberikan arahan strategis, dan mendengarkan masukan terkait pengembangan program pelatihan di masa mendatang.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen menjadikan penguatan SDM sebagai prioritas utama dalam program transmigrasi, dengan harapan menciptakan masyarakat yang mandiri serta mampu berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.