Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa wacana mengembalikan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada alasan tingginya biaya politik.
Menurutnya, persoalan biaya politik tidak bisa dilihat secara sederhana karena melibatkan banyak faktor.
Advertisement
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," kata Bima dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu 27 Juli 2025.
Bima menjelaskan, mahalnya biaya politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya partai politik dalam membangun kaderisasi, melakukan advokasi, dan berbagai faktor lainnya.
Dia pun menyambut baik adanya wacana untuk meningkatkan dana bantuan politik untuk partai politik. Namun, hal itu bukan suatu narasi populer untuk kondisi hari ini.
"Jadi party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali," kata dia, dikutip dari Antara.
Adaposi Teknologi
Di sisi lain, dia menilai bahwa penyelenggara Pemilu juga perlu mengadopsi teknologi dalam penghitungan dan pemungutan suara, demi meminimalisir biaya politik yang mahal.
"Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana sistem pemilu yang terus mengarah pada pemuatan perlembagaan partai politik," katanya.
Dia menyampaikan bahwa negara-negara yang demokrasinya sudah mapan seperti di Eropa pun masih terus memiliki dinamika politik. Pada dasarnya, kata dia, tidak ada sistem politik yang sempurna.
"Partai politik atau pemilih itu harus memperkuat integrasi bangsa, enggak boleh memecah belah gitu," katanya.
Cak Imin Beri Usulan Menantang soal Pilkada
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyarankan usulan menantang tentang Pilkada kepada Presiden Prabowo Subianto di Harlah ke-27 PKB. Dia mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD," kata Cak Imin di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (23/7/2025).
Cak Imin mengaku mendapatkan keluhan dari kepala daerah terpilih sekarang karena konsolidasi pemerintahan menjadi lebih lambat.
"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ujar Cak Imin.
Namun, menurut Cak Imin, usulan kepala daerah dipilih DPRD begitu menantang karena banyak pihak yang menolak. Dia menyebut usulan PKB tersebut bertujuan untuk efektivitas dan percepatan pembangunan sesuai tahapan-tahapan demokrasi.