Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menyebut momen peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebab di pekan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja divonis 3 tahun 6 bulan penjara terkait kasus suap yang berkaitan dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk periode 2019-2024, yang melibatkan Harun Masiku.
Advertisement
Ribka Tjiptaning mengatakan, terkait kasus tersebut sebenarnya bukan Hasto pihak yang dibidik. Tetapi, ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati menjadi target dalam kasus tersebut namun yang dibidik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
'PDIP Dikangkangi Hukum'
Kondisi itu, menurutnya, jelas menunjukkan bahwa hukum masih digunakan sebagai alat untuk menyerang PDIP.
“Jadi hukum masih menzalimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega,” kata dia.
Hal ini disampaikan Ribka dalam acara peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Sebelumnya, Ribka menyebut, ada upaya dari pihak-pihak luar yang ingin membuat suara partainya hanya 7 persen di pemilihan umum (Pemilu) 2029.
PDIP Lawan Pihak Intimidasi
Ribka menyampaikan, apabila PDIP terus ditekan dan intimidasi, maka massanya bakal semakin kuat dan membesar. Lebih lanjut, Ribka enggan membeberkan siapa pihak atau kubu yang menargetkan PDIP itu.
“Lihat saja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini. ya siapalah tanda kutip gitu,” jelasnya.