Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyinggung soal kasus hukum yang menjerat eks Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Lembong atau Tom Lembong dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurut Djarot, baik Tom Lembong maupun Hasto menerima ketidakadilan hukum karena dianggap pihak tidak sejalan dengan arah kekuasaan saat ini. Ironisnya, kata dia, banyak kasus besar yang jelas-jelas merugikan negara triliunan Rupiah malah menguap begitu saja.
Advertisement
“Yang mengkritik, yang berbeda dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, dicari-cari sampai ketemu (kesalahannya), dimasukkan penjara,” kata Djarot Saiful Hidayat, dalam acara bincang-bincang bertajuk ‘27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia’, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Banyak Kasus Korupsi Besar Luput dari Perhatian
Djarot menyoroti sejumlah kasus besar yang luput dari perhatian pemerintah. Seperti kasus minyak goreng tidak menyentuh level menteri hingga dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi dan korupsi infrastruktur di Sumatera Utara.
“Kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah lewat,” ungkap Djarot.
“Seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan,” sambung Djarot.
Intimidasi Demi Kekuasaan
Menurut Djarot, penggunaan cara intimidasi untuk mencapai kekuasaan tak bisa dibenarkan. Terlebih, ujar dia pihak yang oposisi dengan penguasa ditekan dengan cara merekayasa konstitusi.
“Orang ingin kaya boleh, tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar, jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang apalagi dengan merekayasa konstitusi, apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini,” kata dia.