Liputan6.com, Jakarta - Grab Indonesia menyampaikan penghargaan atas hak Mitra Pengemudi dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai aturan hukum. Perusahaan mengimbau para mitra untuk tetap menjaga keselamatan, mengedepankan ketertiban, serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.
Pelanggaran terhadap Kode Etik Grab akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Advertisement
Grab menyebutkan bahwa jumlah peserta di lapangan jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Aksi hanya diikuti oleh puluhan hingga ratusan pengemudi.
"Operasional Grab tetap berjalan normal. Tercatat 99% Mitra Grab tetap aktif memberikan layanan di berbagai kota," tulis Grab dalam pernyataannya, dikutip Selasa (22/7/2025).
Jika terdapat gangguan layanan akibat situasi tertentu, sistem Grab akan otomatis mengalihkan pesanan ke Mitra lain. Pengguna juga dapat menghubungi Pusat Bantuan Grab jika mengalami kendala.
Grab menyatakan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, guna mendukung kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan mitra, kenyamanan pengguna, dan keberlangsungan industri transportasi daring.
Perusahaan juga menyambut baik inisiatif pemerintah untuk meninjau struktur biaya jasa transportasi online. Grab mengakui bahwa selama lebih dari tiga tahun terakhir belum ada penyesuaian signifikan, padahal biaya hidup dan operasional mitra terus meningkat.
“Kajian penyesuaian biaya jasa adalah langkah tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak,” ungkap Grab.
Keberlangsungan Ekosistem
Meski demikian, Grab menilai usulan pemotongan komisi hingga 10% tidak sejalan dengan keberlangsungan ekosistem. Komisi yang ada saat ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:
- Bantuan operasional dan layanan darurat 24/7
- Asuransi kecelakaan untuk Mitra dan pengguna
- Program pelatihan dan edukasi (GrabAcademy)
- Fasilitas kesejahteraan seperti GrabBenefits, beasiswa GrabScholar, hingga pelatihan kewirausahaan
Grab menegaskan pihaknya terus menjaga keterjangkauan layanan di tengah tekanan biaya melalui program subsidi tarif, diskon, dan loyalitas pelanggan. Upaya ini bertujuan menjaga permintaan tetap tinggi dan membantu mitra mendapatkan penghasilan yang layak.
Grab menutup pernyataan dengan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
“Solusi terbaik hanya bisa dicapai lewat dialog terbuka, empati antar pihak, dan komitmen jangka panjang untuk saling mendukung,” pungkas Grab.
Unjuk Rasa Hanya Diikuti Puluhan orang
Sebelumnya, aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek daring/online (ojol) di kawasan Monas yang berlangsung pada Senin, hanya diikuti puluhan orang, padahal sebelumnya mereka mengklaim demo diikuti 50 ribu orang.
Dikutip dari Antara, Selasa (22/7/2025), untuk rasa yang dilakukan oleh Garda Indonesia itu berlangsung dari jam 14.30 WIB hingga sore hari, di mana pada aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang.
Aksi unjuk rasa tersebut bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217” yang semula akan menggerakkan gelombang pengemudi online untuk mengepung Istana Presiden dan melumpuhkan aplikasi secara massal.
"Meski massa tidak banyak tapi yang datang semua merupakan koordinator," kata seorang orator.
Pada saat orasi mereka menyatakan bahwa menuntut agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya 10 persen dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum para pengemudi ojek daring.
Pada Kamis (17/7) lalu aksi unjuk rasa pengemudi ojol juga dilakukan di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak.
Namun, pada unjuk rasa tersebut tuntutannya justru berbeda. Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin mengatakan, skema potongan 20 persen sudah berjalan bertahun-tahun dan diterima oleh sebagian besar pengemudi.
Bahkan dia menyatakan bahwa pemotongan menjadi 10 persen secara sepihak justru akan merugikan semua pihak, termasuk pengemudi sendiri.
"Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan. Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol," kata dia.
URC juga menyatakan penolakan terhadap narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojol sebagai buruh. Menurut mereka, identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena menjamin kebebasan waktu dan ritme kerja.