Liputan6.com, Moskow - Pemerintah di wilayah Rostov, Rusia, tengah menguji sebuah pendekatan tak lazim dalam memerangi korupsi di kepolisian: memberikan uang imbalan kepada petugas yang menolak suap -- dalam jumlah yang sama dengan uang suap yang ditawarkan kepada mereka.
Di Rusia, praktik suap di kalangan aparat penegak hukum bukanlah hal baru. Korupsi di institusi kepolisian kerap menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun, kebijakan baru yang diterapkan Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri wilayah Rostov ini justru menimbulkan keheranan dan kekhawatiran di tengah publik.
Advertisement
Langkah ini diklaim sebagai strategi inovatif untuk memperkuat posisi antikorupsi aparat, dikutip dari laman Oddity Central, Sabtu (19/7/2025).
“Baru-baru ini kami mulai menerapkan kebijakan pengembalian uang yang ditawarkan oleh pemberi suap kepada petugas polisi, sebagai bentuk penghargaan atas sikap integritas mereka,” ujar Alexander Rechitsky, Kepala Direktorat Utama di Rostov, kepada kantor berita RIA Novosti.
Menurut Rechitsky, nominal imbalan diberikan setara dengan jumlah uang yang coba disuapkan kepada petugas. Misalnya, jika seseorang menawarkan suap sebesar 30.000 rubel, dan petugas menolaknya serta melaporkannya, maka petugas akan menerima uang tersebut secara sah sebagai penghargaan.
Sementara itu, pemberi suap akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 291 KUHP Federasi Rusia tentang "Pemberian Suap".
Meski maksudnya untuk mendorong kejujuran, kebijakan ini langsung menuai sorotan. Para anggota parlemen Rusia memperingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan tersebut oleh aparat yang tidak bersih.
“Coba bayangkan, seorang polisi bisa saja menerima suap secara diam-diam dan jika keadaan tidak menguntungkan, ia bisa ‘berbalik badan’, melaporkan pemberi suap, tampil sebagai pahlawan, dan malah mendapat imbalan,” kata seorang anggota parlemen di Rostov bernama Andrei Alshevskikh.
Ia khawatir, alih-alih menjalankan tugas pokoknya, polisi justru akan sibuk mencari “korban” pemberi suap.
Pro dan Kontra
Kritik juga datang dari Mikhail Starshinov, Wakil Ketua Pertama Komite Keamanan dan Anti-Korupsi Duma Negara. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan ini hanya berlaku di Rostov dan dari mana sumber dana untuk imbalan tersebut. “Apakah ini artinya polisi sekarang boleh menyimpan uang suap selama dilaporkan?” tanyanya.
Namun, terlepas dari kontroversinya, pihak Direktorat Wilayah Rostov tetap melanjutkan inisiatif ini. Dalam unggahan di kanal Telegram resmi mereka, disebutkan bahwa sejumlah petugas telah menerima penghargaan uang tunai. Salah satunya adalah Tural Safarov, seorang petugas polisi lalu lintas yang menerima imbalan sebesar 30.000 rubel (sekitar Rp6 juta) setelah menolak dan melaporkan upaya suap yang ditujukan kepadanya.
Apakah ini cara baru yang efektif untuk memberantas korupsi? Ataukah justru membuka celah praktik pemerasan berkedok integritas? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti: kebijakan ini telah menyalakan perdebatan nasional tentang batas antara penghargaan dan penyimpangan.