Melimpah Ruah Tak Terjual: Kisah Pilu Nelayan Lobster Gunungkidul

Harga benih bening lobster (BBL) di pesisir selatan Gunungkidul anjlok drastis dari Rp40.000 menjadi Rp2.000 per ekor. Terhimpit regulasi yang semakin ketat, para nelayan tertekan fluktuasi pasar dan sulitnya akses ke jalur resmi penjualan.

oleh HendroDiterbitkan 13 Juli 2025, 10:00 WIB
Seorang nelayan di Pelabuhan Sadeng, Gunungkidul, di tengah anjloknya harga benih bening lobster (BBL), para nelayan tetap berjuang mempertahankan hidup dari laut.

Liputan6.com, Gunungkidul - Nelayan di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul mulai menjerit akibat anjloknya harga jual benih bening lobster (BBL) yang selama ini menjadi andalan mata pencaharian mereka. Penurunan harga ini dirasakan bertahap sejak tahun 2023, dan mencapai titik terendah pada Mei 2025.

Sarpan, Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, menyebut harga BBL yang sebelumnya bisa menyentuh angka Rp40.000 per ekor, kini hanya dihargai Rp2.000. Penurunan harga terjadi secara bertahap - dari Rp40.000 menjadi Rp9.000, lalu Rp7.000, dan kini menyentuh level paling rendah dalam dua tahun terakhir. “Hari ini cuma bisa pasrah. Dulu bisa diandalkan, sekarang katanya karena yang bisa mengolah cuma Vietnam. Sementara pasokan setiap hari berlimpah, ya jadinya harga jatuh,” keluh Sarpan, Kamis (10/7/2025).

Penurunan harga juga terjadi pada lobster dewasa. Jika sebelumnya lobster super bisa dijual di atas Rp1 juta per kilogram, kini harganya berkisar Rp800 ribu. Sarpan menampik anggapan bahwa anjloknya harga disebabkan permainan para pengusaha besar. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada fluktuasi pasar yang tidak bisa dikendalikan nelayan kecil.

Namun, persoalan para nelayan tak berhenti di soal harga. Perubahan cuaca yang tak menentu juga sangat mempengaruhi jumlah tangkapan di laut. “Kalau cuaca bagus, bisa dapat ratusan ekor. Tapi kalau cuaca jelek, paling cuma belasan. Sekarang laut makin susah diprediksi,” katanya.

Di sisi lain, tak semua nelayan memiliki akses ke koperasi atau eksportir resmi. Banyak yang akhirnya menjual benur ke pembeli lokal dengan harga jauh lebih murah, bahkan terjebak dalam praktik jual beli di luar mekanisme legal. “Kalau aturannya makin ketat, sementara harga makin jatuh, ya nelayan kecil kayak kami ini mau makan apa?” ujarnya.

Meskipun populasi lobster di laut selatan masih cukup melimpah, hanya jenis tertentu yang diminati pasar, seperti lobster pasir dan mutiara. Jenis lain seperti lobster batu, bambu, dan baladewa kini kurang diminati. Membedakan jenis lobster ini bukan hal mudah. Diperlukan pengalaman dan kepekaan nelayan yang sudah akrab dengan laut. “Sungutnya nyala. Kalau pasir biru satu, kalau mutiara biru dua,” jelas Sarpan.

Tantangan di Tengah Regulasi Ketat

Di tengah tekanan pasar, para nelayan juga dihadapkan pada regulasi yang semakin ketat. Meski ekspor benur kini diperbolehkan, pelaksanaannya tetap rumit dan berlapis. Ada kuota wilayah, pelaporan ke balai besar, hingga kewajiban menjual lewat koperasi atau perusahaan resmi.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul, Wahid Supriyadi, mengakui bahwa aktivitas penangkapan benur di kawasan selatan masih cukup tinggi. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 504.295 ekor benur telah dilaporkan ke Balai Besar Perikanan Air Payau (BBPAP) Situbondo, Jawa Timur. “Kuota awal Gunungkidul sebesar 519 ribu ekor. Karena antusiasme nelayan cukup tinggi, kami ajukan tambahan dan sudah disetujui sebanyak 78 ribu ekor lagi,” ungkap Wahid.

Terkait anjloknya harga, Wahid menjelaskan bahwa dinamika pasar global merupakan faktor yang tak bisa dikendalikan dari daerah. Namun demikian, pihaknya terus berupaya memberikan pendampingan, mulai dari legalitas kelompok hingga penyaluran hasil tangkapan ke jalur resmi. “Kami bantu pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) dan proses perizinan agar nelayan bisa jual lewat jalur yang sah,” katanya.

Pemerintah daerah juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk memperjuangkan stabilisasi harga dan pemerataan distribusi kuota agar tidak menumpuk di satu wilayah atau perusahaan besar. “Nelayan tetap jadi perhatian kami. Mereka adalah ujung tombak ketahanan pangan laut. Kami tidak ingin mereka jalan sendiri,” tegas Wahid.

Tetapi dia juga mengakui masih banyak kendala yang harus dihadapi, seperti akses informasi, sarana pelaporan, hingga distribusi pasar yang belum merata. Sementara itu, para nelayan berharap pendampingan dari pemerintah tidak berhenti pada pengawasan dan aturan semata. “Sebab bagi kami, laut bukan sekadar tempat cari makan, tetapi sumber hidup yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya