Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 44 pemerintah daerah dan 3 universitas terkait peminjaman lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan.
Diketahui, pada Juli ini, total akan ada 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang akan beroperasi.
Advertisement
"Hari ini kami berkoordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota berkaitan dengan penandatanganan pinjam pakai lahan atau gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025/2026," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan, meskipun seluruh kepala daerah telah sepakat mendukung program Sekolah Rakyat, kerja sama secara formal tetap diperlukan karena sebagian besar lahan dan gedung yang akan digunakan bukan milik Kemensos.
"Tentu yang milik Kemensos tidak perlu MoU lagi. Tapi yang bukan milik Kemensos dengan lembaga atau juga dengan universitas, pemerintah kabupaten/kota kita memerlukan untuk MoU dalam rangka pinjam pakai lahan atau gedung sebanyak 44 daerah dan 3 universitas dengan sebagian berada di wilayah Jawa namun hampir di setiap provinsi ada dan merata," jelas pria yang disapa Gus Ipul tersebut.
Gus Ipul menegaskan bahwa pinjam pakai ini bersifat sementara. Nantinya, setelah pembangunan gedung permanen rampung, aset akan dikembalikan ke pemilik masing-masing.
"Jadi bulan September ini rencananya, Kementerian PU dan kami sedang konsolidasi untuk mencukupi seluruh syarat-syarat untuk dimulainya pembangunan. Artinya akan dibangun saat lahannya sudah clear and clean, kalau sekarang masih ada yang kurang ini, kurang itu. Tapi kalau sudah clear and clean, baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat permanen," jelas dia.
100 Sekolah Rakyat Akan Beroperasi Tahun Ini
Gus Ipul memastikan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Tahap pertama sebanyak 63 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
Total akan ada lebih dari 9.700 siswa yang mengikuti pendidikan, dengan dukungan sekitar 1.500 guru.
"Jadi pada dasarnya kita ini yang berdiri ini yang duduk ikut rapat semua itu adalah tim yang menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo tentang penyelenggaran sekolah rakyat. Jadi kita tim yang berusaha menerjemahkan," dia menandasi.
Beri Dukungan Penuh
Sementara, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, mewakili para kepala daerah yang hadir dalam penandatanganan MoU, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
"Program ini adalah (bentuk) kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Sosial dan ini akan membantu rakyat terutama gap ya antara orang yang ada dan orang yang tidak berada," kata dia.
"Kami sangat mendukung program ini, apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih Rp 48 juta per tahun Ini kan besar sekali. Nah maka oleh sebab itu saya berharap program ini harus sukses dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder," sambung Dimyati.
Diketahui, di Provinsi Banten ada dua titik yang digunakan sebagai sekolah rakyat yaitu di Tangsel dan Kabupaten Lebak. Ke depan, akan ada lagi lahan yang digunakan seperti di Pandeglang, Kabupaten Serang, dan juga di Kota Tangerang dalam waktu dekat.