Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mengawal penugasan ke perusahaan pelat merah. Termasuk melakukan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Danantara diketahui akan melakukan pemangkasan jumlah BUMN melalui restrukturisasi yang jadi programnya. Erick akan terlibat pada proses tersebut.
Advertisement
"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, dikutip Rabu (9/7/2025).
Guna menopang kinerja BUMN, Erick sudah membahas dengan Kementerian Keuangan soal pembayaran subsidi dan kompensasi. Waktu pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN dipangkas jadi enam bulan, dari sebelumnya 2 tahun.
"Hasil diskusi saya dengan Ibu Menkeu didamping Pak Tiko waktu itu dengan Pak Wamen Keuangan, bagaimana yang namanya subsidi kompensasi yang dulunya 2 tahun sekarang jadi 6 bulan," ucap dia.
"Tetapi kita sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga meng-okekan untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar ataupun nanti keputusannya seperti apa," sambung Erick.
Terlibat Dalam Program Strategis dengan Danantara
Ketua Dewan Pengawas Danantara ini pun menyampaikan Kementerian BUMN bekerja sama dengan lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Termasuk pada konteks perombakan manajemen perusahaan pelat merah.
"Tentu sebagai pemegang saham Seri A tadi saya sampaikan selain tentu bagaimana untuk Perum kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda, RUPS, dan lain-lainnya," ucap dia.
"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar," tambah Erick.
Ditambal dari Dividen
Erick menyampaikan anggaran itu akan kembali ke kas negara. Sebab, dalam waktu dekat BUMN Perusahaan Umum (Perum) akan menyetorkan dividen. Angkanya ditaksir sekitar Rp 200-300 miliar.
Pada saat yang sama, Kementerian BUMN berhak atas 1 persen dividen dari BUMN yang dikelola oleh Danantara. Meski belum ada angka pasti, tapi diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 900 miliar - 1,5 triliun. Sisa dividen itu dipastikan Erick akan masuk ke kas negara setelah sebagiannya digunakan oleh Kementerian BUMN.
"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," tegas Erick.
Kebutuhan Anggaran Kementerian BUMN
Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.
Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.
Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.