Liputan6.com, Beijing - Di balik narasi pemulihan ekonomi pascapandemi yang terus digaungkan Beijing, diam-diam muncul tren mengkhawatirkan di banyak kota Tiongkok: pemerintah daerah kini semakin agresif menjadikan denda sebagai sumber pemasukan alternatif.
Fenomena yang oleh para pengamat dijuluki sebagai “penegakan hukum berbasis denda” ini kian merebak. Mulai dari pelanggaran lalu lintas kecil, kesalahan administratif sepele, hingga pelanggaran aturan yang bahkan tidak jelas, semua menjadi target empuk demi menambal kas daerah yang semakin tipis.
Advertisement
Dulu, penegakan aturan semacam ini hanya muncul sesekali. Namun kini, sudah menjadi sistematis, memicu frustrasi publik yang menilai banyak sanksi itu terkesan sewenang-wenang, berlebihan, bahkan tak jarang tak sebanding dengan pelanggaran. Kenyataan ini menyingkap kondisi ekonomi China yang sebenarnya masih rapuh: pertumbuhan yang melambat, pengangguran muda yang tinggi, daya beli lemah, hingga lesunya sektor properti. Ketika pajak menurun dan pasar ekspor tak lagi sekuat dulu, pemerintah daerah terdesak mencari cara agar neraca mereka tetap bertahan.
Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah Tiongkok dikenal lewat proyek-proyek pembangunan raksasa: kawasan industri, apartemen menjulang, hingga jalan-jalan lebar nan modern. Semua itu didanai dari penjualan tanah dan booming properti yang kini tinggal cerita.
Dengan pasar properti merosot, penjualan tanah turun drastis, dan utang baru dibatasi Beijing, pemerintah daerah pun kelimpungan. Penegakan hukum lewat denda akhirnya menjadi jalan pintas yang mudah: cepat dijalankan, sah secara hukum, dan hampir tak bisa digugat warga biasa. Media sosial seperti Weibo dan Douyin penuh video pengemudi yang didenda karena kesalahan remeh — mulai dari parkir miring, melanggar rambu samar, sampai pejalan kaki yang menyeberang di lokasi tanpa zebra cross.
Di kota-kota seperti Xi’an, Nanjing, dan Chengdu, laporan menunjukkan penerimaan dari denda melonjak tajam dalam setahun terakhir. Pejabat lokal kerap berdalih ini demi “ketertiban kota”, istilah halus yang oleh banyak warga dibaca sebagai cara lain memeras uang rakyat.
Kondisi Fiskal Daerah Makin Terjepit
Fenomena ini terjadi bersamaan dengan semakin jelasnya krisis keuangan pemerintah daerah. Utang provinsi dan kota di Tiongkok kini ditaksir tembus $9 triliun, banyak di antaranya muncul dari skema pinjaman tak transparan di luar neraca resmi. Ketika pemerintah pusat mengetatkan kontrol utang dan menindak pembangunan properti spekulatif, celah pendapatan daerah pun semakin sempit.
Pendapatan dari penjualan tanah — yang selama ini bisa menopang hingga sepertiga anggaran daerah — amblas hampir 20% pada 2023. Sementara itu, transfer dana dari pusat lebih banyak dialokasikan untuk proyek prioritas seperti pengentasan kemiskinan atau penanganan pandemi, membuat ruang belanja bebas pemerintah daerah semakin kecil.
Dengan tekanan membayar gaji PNS, layanan publik, dan perawatan infrastruktur, denda akhirnya jadi solusi paling praktis. Dalam sistem yang minim pengawasan peradilan serta proses banding yang tak transparan, wargalah yang menanggung beban.
Rakyat Kesal, Media Sosial Ramai
Tak heran bila keluhan warga kian santer. Di tengah ekonomi sulit, gaji stagnan, dan biaya hidup yang terus meroket, mereka kini juga harus menanggung ancaman denda di mana-mana. Di beberapa kota, warga bahkan menyadari penegakan hukum terasa ekstra keras di saat pemerintah daerah butuh uang, lalu tiba-tiba melonggar ketika target pendapatan sudah tercapai — memperkuat kesan bahwa ini semua hanya soal uang, bukan keselamatan.
Sebuah video viral dari Shenzhen, misalnya, memperlihatkan kurir makanan yang didenda berulang kali dalam satu blok hanya karena kesalahan kecil, memancing simpati netizen yang marah melihat pekerja berpenghasilan rendah jadi sasaran empuk.
Bahkan media arus utama ikut angkat suara. Caixin, salah satu publikasi keuangan paling dihormati di Tiongkok, pada April lalu memuat editorial tajam yang memperingatkan agar hukum tak dijadikan “alat fiskal”, karena hanya akan memicu kebencian dan merusak kepercayaan publik pada pemerintah.
Gambaran Ekonomi China
Semua ini tak lepas dari kondisi ekonomi Tiongkok yang kini jauh dari masa kejayaannya. Pertumbuhan PDB yang dulu stabil di atas 7%, diperkirakan hanya akan sekitar 4,5% tahun ini. Krisis properti belum pulih, pengembang raksasa seperti Evergrande dan Country Garden masih terlilit utang, proyek mangkrak di mana-mana, dan pembeli rumah makin takut ambil risiko.
Ekspor pun terhambat proteksionisme global, konflik geopolitik, hingga rantai pasok yang berubah. Beijing ogah meluncurkan stimulus besar, khawatir gelembung spekulasi muncul lagi atau utang daerah makin liar. Sementara itu, pemerintah daerah makin sulit bernafas. Dalam tekanan inilah penegakan hukum berbasis denda subur — cerminan dari masalah fiskal jangka pendek sekaligus retaknya fondasi ekonomi jangka panjang.
Bagi jutaan warga Tiongkok, ini kini jadi bagian sehari-hari. Mau bekerja, membuka usaha kecil, atau sekadar melintasi jalan kota, ancaman denda yang kerap muncul tiba-tiba, tidak jelas, dan sulit dilawan, terasa membayangi terus.
Selama ekonomi Tiongkok belum benar-benar pulih dan pemerintah daerah kesulitan menutup kekurangan kas, pola ini tampaknya akan terus berlangsung. Namun, di tengah kesabaran publik yang makin menipis dan media sosial yang setiap hari menyebarkan kisah viral, strategi ini membawa risiko jauh lebih besar daripada sekadar menutup defisit kota-kota yang megap-megap.