Liputan6.com, Paramaribo - Parlemen Suriname pada Minggu (6/7/2025) memilih seorang dokter bernama Jennifer Geerlings-Simons (71) sebagai presiden perempuan pertama di negara yang tengah dilanda krisis tersebut.
Presiden Suriname dipilih oleh Majelis Nasional melalui pemungutan suara yang mensyaratkan dukungan dua pertiga dari seluruh anggota. Geerlings-Simons, seorang anggota parlemen, maju tanpa lawan setelah partainya membentuk koalisi yang bertujuan menggulingkan pemimpin saat ini menyusul pemilu bulan Mei yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
Advertisement
Koalisi dibentuk saat negara itu menyongsong potensi kekayaan besar dari cadangan minyak di lepas pantai, dengan produksi pertama yang diperkirakan dimulai pada 2028.
Geerlings-Simons, yang memimpin Partai Demokratik Nasional, akan dilantik sebagai presiden negara berbahasa Belanda yang berpenduduk lebih dari 646.000 jiwa itu pada 16 Juli.
"Saya sadar bahwa tugas berat yang saya emban ini makin berat lagi karena saya adalah perempuan pertama yang menjabat posisi ini di negara kita," kata dia setelah pemilihan, seperti dilansir AP.
Kemelut Suriname
Masa jabatan Presiden Chandrikapersad Santokhi selama lima tahun dipenuhi skandal korupsi dan dia terpaksa meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyehatkan kembali perekonomian Suriname.
Akibatnya, utang publik negara ini sebagian besar dijadwal ulang dan subsidi pemerintah dikurangi secara signifikan. Secara makroekonomi, Santokhi memang berhasil mencatatkan kemajuan, namun rakyat mengeluh di bawah tekanan kebijakan penghematan, yang kemudian memicu protes-protes keras.
Geerlings-Simons dan pasangannya, Gregory Rusland, pada Minggu menyampaikan bahwa mereka akan memprioritaskan stabilisasi keuangan negara. Sebelumnya, dia telah menyatakan ketertarikannya untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak, termasuk di sektor pertambangan emas skala kecil.
Winston Ramautarsingh, mantan ketua Asosiasi Ekonom Suriname, mengatakan bahwa Geerlings-Simons akan menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun ke depan sebelum negara itu mulai memproduksi minyak, antara lain karena pemerintah harus melunasi sekitar USD 400 juta per tahun dalam bentuk utang dan bunga.
"Suriname tidak memiliki uang sebanyak itu," ujarnya. "Pemerintah sebelumnya memang menjadwal ulang utang-utang itu, namun itu hanya penundaan semata."