Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna, mengatakan anak jalanan menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.
Anak-anak yang akan mengikuti program ini berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Advertisement
Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah," ujar Idit di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Minggu (6/7/2025).
Agar program ini tepat sasaran, menurut Idit, Kemensos akan membuat tim bersama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. Tim bersama ini akan mendatangi tiap-tiap rumah calon siswa Sekolah Rakyat.
"Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN)," ujar Idit.
Program Sekolah Rakyat yang sekitar 100 unit akan mulai beroperasi 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Presiden Prabowo Subianto menargetkan 200 Sekolah Rakyat bisa dibangun pada tahun ini. Dalam merealisasikannya, Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
Baca juga 64 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025, Efektif dan Tepat Sasaran?
Mensos: 100 Sekolah Rakyat Rintisan Siap Beroperasi, 9 Juli Simulasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan sekolah rakyat rintisan siap dimulai pada 14 Juli atau tahun ajaran 2025/2026. Ia menyebut Sekolah Rakyat yang telah siap berjumlah 100 sekolah tersebar di seluruh Indonesia dan total menampung 9.700 siswa.
"Ya, jadi untuk 14 Juli yang akan datang akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik. Diawali dengan matrikulasi, jadi nanti ada masa pengenalan, masa orientasi bagi guru, siswa untuk kemudian diharapkan setelah ada masa orientasi itu proses belajarnya bisa dimulai," kata Saifullah usai penutupan retret Kepala Sekolah Rakyat, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
"Untuk yang 100 titik sudah bisa dikatakan hampir final. Sudah siap untuk tanggal 14 itu," sambungnya.
Politikus yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, sebelum peluncuran resmi, pada 9 Juli akan ada simulasi pembukaan sekolah rakyat di dua titik. "Nanti tanggal 9 insyaallah kita akan simulasi di 2 titik. Simulasi di 2 titik di Handayani dan di STPL di Bekasi," sambungnya.
Namun, untuk launching 14 Juli 2025, Gus Ipul menyebut Presiden Prabowo Subianto belum akan hadir, sebab harus menyesuaikan jadwal presiden terlebih dahulu jadwal.
"Jadi belum (hadir), nanti Bapak Presiden kita akan menyesuaikan waktunya Bapak Presiden ya. Tetapi proses orientasi ini akan kita mulai dulu. Maka kita mulai dengan simulasi, kita mulai dengan proses pembelajaran matrikulasi," pungkasnya.