Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui langkah pemerintah yang ingin memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun.
Persetujuan ini disepakati dalam rapat pembahasan realisasi APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2025 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran pemerintah, di DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Advertisement
Pemanfaatan SAL tersebut dilakukan untuk membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan melebar. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyebut, dengan memanfaatkan sebagian dari total SAL sebesar Rp 457,5 triliun, pemerintah bisa menekan beban pembiayaan yang sebelumnya diperkirakan membengkak.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran tahun 2025 diprediksi mencapai Rp 662 triliun, naik dari proyeksi awal sebesar Rp 616,2 triliun.
"Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah atas belanja prioritas dan pembiayaan defisit," kata Wihadi.
Kesimpulan tersebut kemudian disetujui oleh forum rapat. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun memastikan tidak ada penolakan dari pemerintah maupun dari fraksi-fraksi terhadap rencana tersebut.
"Sudah disampaikan secara lengkap mohon izin minta persetujuan apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui? Pemerintah setuju?," ujarnya.
Defisit APBN 2025 Disepakati 2,78 Persen dari PDB
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR RI yang telah menyetujui outlook defisit anggaran tahun 2025. Pemerintah mengusulkan defisit sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kami berterima kasih Badan Anggaran telah membahas dan menyetujui untuk defisit anggaran outlook 2025 sebesar 2,78 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani.
Ia menegaskan bahwa angka ini diharapkan cukup untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Menurut Menkeu, penggunaan SAL menjadi bagian penting dalam strategi fiskal untuk merespons tekanan global yang berdampak ke dalam negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah counter cyclical yang diperlukan dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Fokus
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya harmonisasi antara belanja pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi krusial dalam memperbaiki efektivitas belanja negara, terutama dalam menghadapi tantangan global yang bisa berdampak pada ekonomi nasional.
Menurutnya, selama ini masih ada ketidakseimbangan dalam alokasi dan pelaksanaan anggaran antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, ke depan, kementeriannya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyatukan arah kebijakan fiskal.
"Sinergi dan harmonisasi dari belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan di dalam memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja," pungkasnya.