Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR menggelar rapt bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin pada Rabu (2/7/2025). Rapat yang digelar tertutup itu membahas masalah geopolitik hingga keamanan negara.
Usai rapat, Panglima TNI menjawab pertanyaan soal persiapan dan sikap Indonesia menghadapi kondisi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman perang.
Advertisement
”Dalam hal ini menghadapi politik-strategis yang sedang berkembang, TNI, high level official dalam hal ini, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara,” ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Agus menyebut, salah satu persiapan adalah menjaga hubungan baik dengan militer negara lain dan juga melakukan latihan bersama tentara negara lain.
“Kita ada 26 negara, jadi kita mengirim sekolah dari level kapten sampai Lemhannas ke beberapa negara yang ada di Indonesia,” kata Agus.
Selain itu, tentara negara lain juga mengirimkan tentaranya untuk belajar di Indonesia. “Demikian juga dari negara-negara ASEAN ataupun Asia Pasifik, itu mengirim ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang sama,” pungkas Agus.
DPR Akan Bertemu Prabowo Bahas Perang Iran-Israel
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya selalu memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait potensi dampak perang Iran-Israel.
"Ya, kami sudah melakukan komunikasi, tetapi belum terlalu intens karena kegiatan Presiden yang cukup padat. Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dasco menyebut, Komisi I DPR dalam waktu dekat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas sikap RI terkait perang Iran-Israel.
"Dalam waktu dekat pimpinan Komisi 1 akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan, kemudian juga mendengar pandangan Pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari Pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel," pungkasnya.